News

Nelson dan Ibo Komitmen Memperkuat Pembangunan Desa dan Perlindungan Anak

barometernewsgo.com(Edukasi) Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2019 melakukan penilaian di Kabupaten Gorontalo (17/7/2019).

Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo usai melakukan rapat bersama dengan tim verifikasi lapangan evaluasi KLA mengatakan, untuk mewjudakan hal tersebut, pihaknya meyelenggerakan koordinasi membangun komitmen percepatan terwujudnya kabupaten layak anak (KLA).

Untuk itu dirinya mengajak kepada seluruh stekholder untuk membangun komitmen dan kesepakatan bersama atara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan LSM guna melakukan upaya percepatan mewujudkan KLA, kata Nelson.

Menurut dia, perlindungan terhadap anak ini bukan hanya sekedar penilaian saja, akan tetapi ini merupakan tugas pemerintah, karena anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa pada masa depan.

Nelson Pomalingo mengatakan saat ini Pemkab Gorontalo berada pada Strata KLA Madya, untuk itu dirinya berharap agar hasil dari penilaian nanti dapat naik, karena kalau hasilnya tetap sama, sia-sia kita berbagai upaya yang yang dilakukan oleh Pemkab Gorontalo dalam rangka mendukung pembangunan KLA.

Namun dirinya meyerahkan sepenuhnya terhadap tim verifikasi KLA untuk melakukan penialian, dan apapun hasilnya nanti, pihaknya akan merima, oleh karena itu perlu melakukan strategi percepatan untuk mewujudkan Kabupaten Gorontalo layak Anak.

Sementara itu Ibrahim Bouty merupakan tim verifikasi lapangan mengatakan, yang mereka lakukan adalah melihat sejauh mana implementasi undang-undang perlindungan anak dilaksanakan yang diwujudkan dalam kegiatan daerah dan masyarakat.

Lanjut Kasubdit Kesejahteraan Masyarakat pada direktorat pelayanan Dasar Kementrian Desa RI ini mengungkapkan, tim verifikasi KLA turun ke dearah bukan melakukan penialian atas lomba KLA akan tetapi lebih pada capaian apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap tumbuhkembangkan anak.

Sebagai salah satu kandidat calon bupati pohuwato 2020, Ibo sapaan Ibrahim Bouty ini akan menerapkan di kabupaten pohuwato, karena implementasi undang-undang tentang perlindungan anak itu dimulai dari pemda, dengan dikembangkan melalui desa dan diperkuat melalui desa, dengan melihat cara penggunaan dana desa, serta bagaimana implementasi undang-undang desa terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tandas Ibrahim Bouty. (HT)

Ibrahim Bouty: Siap Membangun Pohuwato yang Lebih Maju

barometernewsgo.com (Nasional). Untuk meningkatkan kualitas partisipasi anak melalui peningkatan kapasitas anak serta mendorong Pemerintah daerah untuk memulai menghargai dan mengambil inisiatif pelibatan anak pada pengambilan kebijakan terkait anak, hal ini dikatakan Ibrahim Bouty usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Verifikasi lapangan evaluasi Kabupaten layak anak. (17/7/2019)

Ibrahim Bouty yang merupakan Putra asli daerah Pohuwato yang sedang berkarir di Kementrian Desa RI ini menjelaskan, bahwa implementasi undang-undang tentang perlindungan anak itu harus dimulai dari Pemerintah Daerah, karena komitmen para pemangku kebijakan di daerah harus mengahargai setiap pandangan anak menjadi penting dalam membuka lebih banyak ruang partisipasi anak dalam proses pembangunan.

Menurutnya dari pengalamannya mengelilingi indonesia, bahwa undang-undang tentang perlindungan anak itu dimulai dari Pemerintah Daerah, “sehingga saya akan mengembangkan di Kabupaten Pohuwato, karena saya merupakan salah satu kandidat Calon Bupati Pohuwato 2020 disana,”tegas Ibo sapaan Ibrahim Bouty.

Kasubdit Kesejahteraan masyarakat pada direktorat pelayanan dasar Kementrian Desa RI ini akan mengambangkan kabuapten anak, melalui desa, dengan melihat bangaimana implementasi undang-undang desa terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kata Ibrahim.

“intinya saya ingin mengedukasikan kepala desa melalui kegiatan desa ramah anak di Pohuwato, agar melahirkan anak-anak yang berkualitas, maka saya akan mengawali sosialisasi bagi kepala desa BPD pada besok di Pohuwato,”tandas Ibo. (HT)

Cara Dinsos Kabupaten Gorontalo Turunkan Angka Kemiskinan

barometernewsgo.com (Gemilang). Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten gorontalo, Dinas Sosial Kabupten Gorontalo akan menginsentifkan program pemberdayaan masyarakat miskin sebagai program pada tahun ini, setelah target penurunan angka kemiskinan mencapai 21% akan tetapi pada masa akhir jabatan Bupati Nelson Pomalingo ini, nantinya akan diupayakan penurunan angka kemisikinan turun sampai 3 digit, Kata Kadis Sosial Kabupaten Gorontalo Zainal Abidin Umar usai diwawancarai dirung kerjanya. (12/6/2019)

Zainal Abidin menjelaskan, ada beberapa program yang akan dilaksanakan sekarang ini, yakni di bidang pemberdayaan sosial akan memprogramkan bahana kesejahteraan bantuan sosial masyarakat (BKBSM) yang berada di Kecamatan dan Kelurah/Desa.
Ia mengatakan tujuan dari program ini untuk melirik para warga miskin yang punya potensi produktivitas tapi belum dihargai oleh pemerintah.

“Pihaknya juga akan melaksanakan program kegiatan kemasyarakatan yang produktif, diantaranya usaha ekonomi produktif bagi masyarakat, dengan memprogramkan ibu-ibu yang memiliki rawan ekonomi, yakni perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) program ini akan dibantu oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial,”kata Zainal.

Menurut Zainal Abidin, selain memprogramkan kegiatan kemasyarakat yang produktif, pihaknya juga akan membantu lembaga-lembaga terkait, misalkan Pemuda Karang Taruna.

“Dengan bagaimana menggairahkan para kaulah pemuda melaui program karang taruna, jadi karang taruna ini tidak lagi bersifat legislasi politik, tetapi dia akan berkembang menjadi sebuah program ekonomi produktif, jadi pemerintah akan membantu salah satu warga karang taruna yang produktif, dengan dibantu oleh pemerintah pusat, yang diintervensi langsung oleh Dinas Sosial, melaui program bantuan ekonomi sosial,”uraian Zainal.

Program ini juga dikhususkan untuk pemuda karang taruna, dirinya mencontokan seperti pemuda yang membuka bengkel atau tampal ban, pembuat kue yang akan didagangkan di pasar, inipun dilakukan oleh pemerintah, untuk membentuk pemuda kreatif yang tangguh dan mendiri melaui pemberdayaan program ekonomi produktif.

Sementara itu pemerintah juga akan membantu kelembagaan sosial, seperti majelis taklim dan sarana atetis buat masyarakat misalkan hiburan, sasarannya untuk kepentingan warga miskin, dengan menciptakan keselarasan ekonomi.

“Mantan Kepala Balitbang yang juga Dosen ini, menyebutkan, dengan memperbanyak program sosial dan adanya sinkronisasi dengan pemerintah pusat, maka di penghujung kepemimpinan Nelson, dirinya berharap penurunan angka kemiskinan turun sesuai yang kita inginkan bersama,”harap Zainal.(HT)

Dinsos Jamin Kesejahteraan Lansia Miskin dan Terlantar

barometernewsgo.com (Gemilang). Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Sosial akan memasifkan kepedulian terhadap lansia, dengan berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah, baik itu sarana maupun prasana.

Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo akan mengintervensi para lansia dan para Ibu-ibu yang tidak produktif lagi akan diangkat oleh pemerintah untuk bisa berproduktif. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Zainal Abidin saat ditemui diruang kerjanya, (12/6/2019)

Ia menjelaskan, lanjut produktif adalah yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan lanjut usia tidak produktif lagi adalah yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

“Dengan demikian, Pemerintah akan memperhatikan para lansia penyandang cacat, apakah dia keluarga miskin penyandang cacat, mereka akan dibantu dengan berupa kursi roda, kamar layak huni dan diberikan bantuan perawatan bagi lansia, serta diberikan insentif, kemudian ada yang merawat, sementara orang yang merawat ini akan diberikan bantuan oleh Pemerintah,”ungkap Zainal.

Lebih lanjut Zainal Abidin mengatakan, Pemerintah akan melakukan pembinaan terhadap panti asuhan dan panti jompo serta akan memberikan bantuan, upaya ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lansia dan juga meningkatkan pelayanan kesehatan. (HT)

Zainal Abidin: BPNT Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

barometernewsgo.com (Gemilang) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan e-warung disetiap Kecamatan secara merata, hal ini untuk mendukung program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (12/6/2019). disampaikan Kadis Sosial Kabupaten Gorontalo Zainal Abidin Umar saat ditemui diruang kerjanya.

“Penerimaan manfaat BPNT mengurangi pengeluaran PKM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan,kemudian akan memberikan giji yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu pengiriman bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat atau keluarga miskin,” jelas Zainal.

Menurut Zainal, tujuan program BPNT ini, untuk mendorong keberlanjutan dan bermanfaat untuk memperbaiki peningkatan ketahanan pangan ditingkat KPM, serta meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.

“BPNT juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi diDaerah terutama untuk meningkatkan usaha mikro dibidang perdangan, jadi win win solution ada dampak sosial ekonomi buat KPM, serta dapat terselenggaranya sistem perdangan secara sehat antara penyalur yang bisa menjual kepada KPM, dengan regulasi yang dibuat oleh Kementrian Sosial,”jelas Zainal.

Ia menambahkan e-warung ini akan bekerjasama dengan briling Bank BRI sebagai bank yang ditunjuk untuk menyalurkan saldo bantuan ke kelompok penerima manfaat (KPM) BPNT, serta e-warung bisa diibaratkan sebagai titik distribusi bantuan namun bisa mendatangkan manfaat. (HT)

Sukses Terapkan KTR, Bupati Bonbol Terima Penghargaan PASTIKA PARAMA

barometernewsgo.com (Bonbol) Berhasil menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango meraih Penghargaan Pastika Parama dai Kementrian Kesehatan RI. Penghargaan diterima lansung oleh Bupati Bone Bolango Hamim Pou yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI, Nila F Moelak. Bertempat di Aula Siwabessy Kementrian Kesehatan RI, Jakarta, (11/6/2019)

“Niat kami ingin melayani dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Salah satunya adalah membuat Kawasan Tanpa Rokok, jika hari ini saya menerima penghargaan dari Kementrian Kesehatan RI, maka sesungguhnya predikat ini untuk masyarakat dan aparat yang telah berkomitmen menjaga kawasan tersebut. Odu’olo,”kata Hamim Pou dalam Facebooknya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango
Marni Nisabu, s.pd, M.Ap mengapresiasi penghargaan yang didapatkan oleh Pemkab Bonbol, karena pihaknya menjalankan program Pemda sejak diterbitkannya Permendikbud No 6 tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok disekolah, sehingga seluruh personil disekolah dilarang merokok, bahkan dikantin dilarang menjual rokok, begitu pula dengan Iklan atau sponsor rokok dilarang untuk mengambil bagian dalam setiap event di sekolah. Ungkap Marni.

“Untuk pembangunan pendidikan yang sehat dikabupaten Bonbol diharapkan kasus-kasus penyakit yang disebabkan oleh dampak rokok, kita eliminir seperti diantaranya penyakit jantung, paru-paru. Sehingganya mulai dari sekolah-sekolah pihaknya sangat melarang menjual rokok dilingkungan pendidikan, pada akhirnya pencapaian derajat kesehatan masyarakat Bonbol bisa maksimal,”harap Kadis Dikbud.

Penghargaan ini, kata dia, lantaran penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan kebijakan pengendalian konsumsi hasil tembakau untuk membiasakan hidup sehat bagi masyarakat. (HT)

Sumber Foto: FB Hamim Pou

2020 WaliKota Gorontalo Targetkan Pendapatan Asli Daerah Mencapai 20%

barometernews (Pemkot) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020. bertempat diruang sidang DPRD Kota Gorontalo 10/6/2019.

Usai Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo Walikota Gorontalo Marten Taha saat di wawancarai awak media mengatakan, KUA PPAS ini menjadi dasar buat pasangan matahari untuk menyusun RAPBD tahun anggaran 2020 sebab dengan kebijakan prioritas plafon anggaran yang diajukan ke DPRD sekarang ini yang menjadi acuan, “artinya pemerintah kota tidak boleh lari dari apa yang disampaikan sekarang, sehingga arah APBD ini sudah mulai kelihatan, misalkan kebijakan pencapaian pendapatan asil daerah ataun PAD.

sehingga pemerintah Kota Gorontalo akan mengoptimalisasi pencapaian target PAD karena ini yang sering disampaikan oleh DPRD disetiap pertemuan dengan DPRD,bahwa dengan meningkatkan pendapatan daerah melalu PAD.
“Tahun 2019 ini PAD Kota Gorontalo mencapai 200 juta akan tetapi pada tahun 2020 akan ditingkatkan menjadi 230 sampai 240 juta, dengan demikian peningkatannya mencapai 20%,”kata Marten

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo akan menggenjot pendapatan melalui pendapatan pajak, diantaranya pajak rumah makan, hotel, penginapan, kos-kosan, Hiburan dan reklame. ini belum seluruhnya dikumpulkan pajak, baru sebagian saja yang dikumpulkan pajak, ungkap Marten.

Demikian juga dengan pendapatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan atau PBB, dari segi bangunan dan tanah yang ada dikota Gorontalo menurut Walikota 2 pariode ini kecil kalau PAD hanya mendapat 10 miliyar, maka kebijakannya pemerintah kota Gorontalo akan mengoptimalkan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. (HT)
Sumber Foto: Oyhan Humas DPRD Kota

Sekda Ishak Ntoma: Pembangunan Bonbol Cemerlang Melalui Five Work Five Results

Barometernews (Bonbol) Sekretraris Daerah Kabupaten Bone Bolango Ishak Ntoma mengatakan, prioritas pembangunan Daerah Bone Bolango akan diwujudkan melalui komitmen Pemerintah, dengan slogan five work five results atau 5 kerja 5 hasil. 5 kerja itu antara lain, pembangunan dan perluasan serta peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, parawisata, lingkungan hidup,ekonomi, pertanian peternakan dan perikanan.hal itu dikatakan Ishak saat ditemui diruang kerjanya Selasa (/9 /6 /2019)

Dijelaskannya, 5 kerja itu akan menghasilkan 5 hasil. Antara lainpeningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan mengintervensi perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan.” Tentunya ini akan kita harapkan ada perbaikan dibidang pengembangan sumber daya manusia,”ujarnya.
Kabupaten Bone Bolango juga akan memproklamirkan sebagai kabupaten konsevasi dan ingin menjadi Kabupaten Pendidikan, karena banyaknya sekolah unggulan yang ada di kabupetan Bonbol, mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, dengan kehadiran Universitas Negeri Gorontalo atau UNG di Bone Bolango ini yang membuat kita mengklaim menjadi daerah Pendidikan.

Sementara itu untuk mendorong peningkatan dibidang pendidikan perlu kolaborasi dengan kabupaten sehat, artinya generasi kita ini harus sehat, maka bisa melahirkan manusia-manusia yang unggul. “Bupati Hamim Pou dan Pemerintah daerah saat ini fokus untuk meningkatkan pendidikan 9 Tahun. Mulai dari SD sampai SMP, akan tetapi disamping 9 tahun, Pemerintah Daerah juga akan mengembangkan pendidikan Paud dan TK dengan bekerjasama dengan Pemerintah Desa agar dapat melahirkan generasi yang unggul,”jelas Ishak.

Selain itu Pemerintah Daerah Bonbol juga akan memperbaiki pendidikan dari hulu sampai muaranya dengan mendorong SDMnya sampai ke perguruan tinggi dengan memberikan biaya siswa yang bekerjasama se perguruan tinggi yang ada di Gorontalo, diantaranya, UNG, UG, UMGo, Unisan dan Iain. “Ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bonbol agar kedepan masyarakat kita sesuai dengan Visi-Misi Pemerintah, yaitu Bone Bolango Cerdas Moderen dan Gemilang (Cemerlang),”ungkapnya. (Husto)

Sumber Foto: Ishak Ntoma News

POLRES GORONTALO RESMI LIMPAHKAN KE KEJAKSAAN GORUT KASUS BANSOS GP2TT

 BAROMETERNEWS-(KRIMINAL). Selasa (11/6/19) Satreskrim Polres Gorontalo resmi limpahkan Perkara dugaan Korupsi Bansos Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT), khusus tanaman Padi di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2015 resmi dilimpahkan.

Tersangka NH,YW dan H, kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Rully Lamusu, SH Kasie Pidsus Kejari Gorontalo Utara melalui tim JPU Hendra Dude, SH dan Akhsan,SH membenarkan bahwa pihaknya telah menerima berkas perkara, barang bukti dan tersangka dari Penyidik Tipikor Polres Gorontalo.

“Ya, hari ini kami atas nama Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka dalam perkara ini dan selanjutnya akan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan,” kata Hendra Dude yang juga Kasubsi Penyidikan Kejari Gorontalo Utara.

“Insya Allah, minggu depan kami limpahkan ke Pengadilan, selanjutnya menunggu jadwal Persidangan dari Pengadilan Tipikor. Minimal 2 (dua) minggu dari sekarang,” tambah Akhsan SH, salah seorang  Jaksa Penuntut Umum.

Di tempat terpisah, keluarga tersangka mengaku ikhlas yang bersangkutan menjalani proses hukum ini. Namun, mereka berharap penyidikan dan penuntutan tidak hanya berakhir pada tersangka keluarganya semata, melainkan bisa dikembangkan sesuai dengan pengakuan para tersangka yang telah di tuangkan dalam BAP.

“Harusnya keluarga kami adalah pihak yang harus menerima hukuman terakhir setelah para pengambil kebijakan diatas mereka. Sangat aneh kelihatannya yang di gelandang saat ini hanya Kepala BP3K dan seorang Petani, apakah Program GP2TT ini mutlak menjadi tanggung jawab mereka?,” tanya seorang keluarga tersangka yang enggan disebutkan namanya seraya menghapus airmatanya melihat keluarganya digelandang masuk mobil kejaksaan.

Sesuai penelusuran dan informasi yang diperoleh awak media ini diduga banyak pihak yang harus bertanggungjawab dalam perkara Bansos GP2TT yang berbandrol 5.8 Milyard ini. Itu terlihat pada aliran dana dari rekening salah seorang tersangka kepada oknum tertentu,  barang-barang yang di duga di beli dengan uang yang bersumber dari Program GP2TT, serta terdapatnya anggota kelompok yang diduga fiktif.  Sehingga ini bisa menjadi referensi pertimbangan Penyidik untuk terus mengungkap kasus Bansos GP2TT ini sampai tuntas. 

Mohammad Nuh Eks Mendikbud Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers

Barometernews, Jakarta- Mantan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mohammad Nuh, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022 menggantikan Yosep Adi Prasetyo.

Serah terima jabatan dari Yosep Adi Prasetyo kepada Mohammad Nuh dilakukan di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Sebelumnya melalui Keputusan Presiden Nomor 33/M tahun 2019, ditetapkan pemberhentian anggota Dewan Pers periode 2016-2019, sekaligus pengangkatan sembilan anggota Dewan Pers periode 2019-2022.

Sementara itu, pemilihan ketua dilakukan sembilan anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Dalam pemilihan diputuskan Nuh yang mewakili unsur masyarakat sebagai Ketua Dewan Pers.

Delapan anggota lain Dewan pers 2019-2022 adalah dari unsur wartawan (Arif Zulkifli, Hendry Ch Bangun, dan Jamalul Insan), unsur perusahaan pers (Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, dan Asep Setiawan), serta unsur tokoh masyarakat (Agus Sudibyo, Hassanein Rais).

Dalam sambutannya, Nuh mengatakan Dewan Pers ingin mendorong media memperkuat fungsi edukasi publik. Pasalnya, kata Nuh, ketika masyarakat sudah tercerahkan maka sensor diri secara otomatis akan terbentuk.

“Ketika masyarakat semakin cerdas dan dewasa, mereka tahu berita yang tidak beres, dia sudah punya self sensoring,” kata Nuh seperti dilansir Antara.

Mohammad Nuh mengatakan ingin memperkuat fungsi pencerahan kepada masyarakat karena saat ini banyak informasi bohong alias hoaks yang berseliweran di tengah masyarakat.

Ia pun meminta media menjadi pencerah informasi tersebut dengan menitikberatkan pada aspek verifikasi.

“Karena saat ini berita itu macam-macam, dan pemikiran macam-macam, ada media yang bisa mencerahkan. Itu untuk memperkuat nasionalisme,” kata pria yang juga pernah menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini.

Dalam kariernya, Nuh juga diketahui pernah menjadi Menteri Pariwisata dan Rektor Institut Tekonologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.(Team IMO)