barometernewsgo.com(Edukasi) Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2019 melakukan penilaian di Kabupaten Gorontalo (17/7/2019).
Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo usai melakukan rapat bersama dengan tim verifikasi lapangan evaluasi KLA mengatakan, untuk mewjudakan hal tersebut, pihaknya meyelenggerakan koordinasi membangun komitmen percepatan terwujudnya kabupaten layak anak (KLA).
Untuk itu dirinya mengajak kepada seluruh stekholder untuk membangun komitmen dan kesepakatan bersama atara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan LSM guna melakukan upaya percepatan mewujudkan KLA, kata Nelson.
Menurut dia, perlindungan terhadap anak ini bukan hanya sekedar penilaian saja, akan tetapi ini merupakan tugas pemerintah, karena anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa pada masa depan.
Nelson Pomalingo mengatakan saat ini Pemkab Gorontalo berada pada Strata KLA Madya, untuk itu dirinya berharap agar hasil dari penilaian nanti dapat naik, karena kalau hasilnya tetap sama, sia-sia kita berbagai upaya yang yang dilakukan oleh Pemkab Gorontalo dalam rangka mendukung pembangunan KLA.
Namun dirinya meyerahkan sepenuhnya terhadap tim verifikasi KLA untuk melakukan penialian, dan apapun hasilnya nanti, pihaknya akan merima, oleh karena itu perlu melakukan strategi percepatan untuk mewujudkan Kabupaten Gorontalo layak Anak.
Sementara itu Ibrahim Bouty merupakan tim verifikasi lapangan mengatakan, yang mereka lakukan adalah melihat sejauh mana implementasi undang-undang perlindungan anak dilaksanakan yang diwujudkan dalam kegiatan daerah dan masyarakat.
Lanjut Kasubdit Kesejahteraan Masyarakat pada direktorat pelayanan Dasar Kementrian Desa RI ini mengungkapkan, tim verifikasi KLA turun ke dearah bukan melakukan penialian atas lomba KLA akan tetapi lebih pada capaian apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap tumbuhkembangkan anak.
Sebagai salah satu kandidat calon bupati pohuwato 2020, Ibo sapaan Ibrahim Bouty ini akan menerapkan di kabupaten pohuwato, karena implementasi undang-undang tentang perlindungan anak itu dimulai dari pemda, dengan dikembangkan melalui desa dan diperkuat melalui desa, dengan melihat cara penggunaan dana desa, serta bagaimana implementasi undang-undang desa terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tandas Ibrahim Bouty. (HT)
