GORUT CERIA – (baromoternewsgo.com) – Kunjugan kerja Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Thariq Modanggu ke desa-desa yang dilakukan secara intensif selama ini, tidak hanya menekankan pada aspek peningkatan kinerja pemerintahan desa dalam menunjang dinamika kehidupan masyarakat desa, tapi lebih dari itu, kunjungan Wakil Bupati yang berlatar belakang akademisi ini, ternyata membawa harapan baru, semangat baru dan inovasi baru yang nantinya akan menjadi instrumen penting bagi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Desa Katialada Kec. Kwandang, Senin (12/8), Deklarator Kabupaten Gorontalo Utara ini, kepada Wartawan menjelaskan hasil evaluasi, analisis dan temuannya terhadap kondisi pemerintahan desa yang diharapkan akan menjdi rujukan pemerintah Kabupaten, khususnya Kabupaten Gorontalo Utara dalam mewujudkan pemerintahan desa yang kuat, elegan dan berkualitas.
Menurut Thariq Modanggu, Kepala Desa dan aparaturnya, merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang menjadi representasi sekaligus menjadi barometer, sejauhmana kualitas pelayanan pemerintahan kabupaten secara menyeluruh. Selain itu, pemerintahan desa juga menjadi ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat, salah satunya bagaimana mendorong kreatifitas dan inovasi dalam rangka pengembangan potensi desa guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Sementara dari hasil pengamatannya selama ini, masih banyak resistensi yang dihadapi, terutama yang terkait dengan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa yang masih perlu dilakukan pembenahan. Tidak hanya dari aspek perbaikan tata kelola administrasi dan pemerintahan desa semata, tapi juga terdapat 3 instrumen penting yang harus dibenahi, yakni pertama, bagaimana meningkatkan daya respon aparatur pemerintahan desa dalam menyikapi berbagai persoalan di desa dan bagaimana merespon dengan cepat dan tepat berbagai harapan, aspirasi serta kepentingan masyarakat di desa. Kedua, bagaimana menumbuhkan semangat, kreatifitas dan daya inovasi pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat guna pengembangan potensi sumber daya di desa agar tumbuh sentra-sentra usaha yang produktif yang berbasis pada potensi desa. Ketiga, bagaimana meningkatkan aparatur pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa, taat hukum, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Untuk mewujudkan 3 aspek tersebut, Thariq Modanggu mengajukan konsep dan gagasan, berupa pembenahan struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan desa, terutama struktur pelaksana teknis desa yang selama ini hanya ada 5 alur yakni, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kesra, Kaur Keuangan dan Kaur Umum.
Ke depan ungkap Thariq Modanggu, perlu dipikirkan adanya penambahan struktur pelaksana teknis di bidang perencanaan pembangunan desa dan di bidang penegakkan hukum.
Rekrutmen Urusan Perencanaan pembangunan Desa ini sangat penting, tidak hanya terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tapi juga aspek pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, tenaga yang membidangi urusan ini benar-benar memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang perencanaan pembangunan desa. Urusan inilah yang nantinya akan membantu Kepala Desa dalam meramu, menyusun, mengkaji dan mengevaluasi perencanaan pembangunan desa yang berbasis pada pemberdayaan dan berbasis pada potensi kawasan.
Selama ini ungkap Thariq Modanggu, banyak point-point rencana pembangunan di desa yang tidak menyentuh substansi persoalan di masyarakat. Akibatnya, setiap tahun banyak program pemerintahan di desa yang hanya berupa program pembangunan yang “berulang”, copy paste, sehingga pembangunan di desa terkesan statis, tidak dinamis dan tidak progresif. Apalagi dengan keberadaan program Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya hingga mencapai 1 milyar per desa, maka keberadaan divisi perencanaan pembangunan di desa sangat penting dalam melahirkan program yang dapat menyentuh substansi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sehingga menjadi dinamis.
Sementara Urusan Bidang Hukum menurut Thariq Modanggu sangat penting masuk ke dalam ranah pemerintahan desa yang nantinya akan berfungsi secara internal dan eksternal di pemerintahan desa. Secara internal bagian urusan hukum akan menjaga ruh dan spirit pemerintahan desa yang taat aturan, taat hukum dan tertib administrasi. Hal ini sekaligus merupakan upaya untuk mencegah kebocoran dana desa dari penyelewengan yang mungkin saja dilakukan oleh Kepala Desa dan aparaturnya.
Tidak dapat dipungkiri, kasus korupsi dan penyelewengan dana desa selama ini yang sudah mencapai ratusan kasus, salah satunya dipicu oleh banyaknya Kepala Desa yang tidak paham aturan perundang-undangan yang berlaku atau kemungkinan juga, karena awam terhadap hukum, sehingga Kepala Desa mencari celah untuk kemudian menyelewengkan anggaran di desa.
Tidak hanya itu saja, secara eksternal urai Thariq Modanggu, keberadaan bagian hukum ini sangat penting untuk melindungi, mengayomi dan memediasi persoalan-persoalan di desa dengan secepatnya. Misalnya mengatasi persoalan atau sengketa tanah di desa dan lain sebagainya. Selama ini, banyak masyarakat yang bersengketa, terutama kasus tanah sulit mendapatkan informasi dan pertimbangan hukum sehingga terkadang memunculkan persoalan yang lebih rumit lagi. Dengan begitu, hadirnya urusan hukum di desa, menjadi wahana bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum, termasuk melakukan sosialisasi sadar hukum ke masyarakat.
Meski konsep ini sangat prospektif bagi masa depan pembangunan di desa, namun menurut Thariq Modanggu, masih perlu pembahasan lebih lanjut, terutama yang terkait dengan pertimbangan azas legalitas dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Yang jelas ungkap Wakil Bupati kandidat Doktor ini, kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan di desa, ke depan masih perlu dibenahi dan direformat kembali agar pemerintahan di desa menjadi kuat, tampil elegan, efektif dan efisien dalam memberikan penguatan terhadap program-program pemerintah kabupaten.
Wartawan : Miton Modanggu
Editor : Ali Mobiliu
