GORUT (barometernewsgo.com)-Rumah Bantuan Hukum (RBH) Keadilan Rakyat Kab. Gorontalo Utara (Gorut) berpendapat, bahwa proses Pemilu tahun 2024 ini berpotensi akan terjadi kecurangan jika tidak diantisipasi oleh pihak yang berwenang dan elemen masyarakat lainnya.
Oleh karena itu, RBH Keadilan Rakyat Gorut memberikan “warning” pada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Gorut untuk memastikan bahwa proses Pemilu kali ini berlangsung secara jujur, adil dan demokratis.
Hal itu dikemukakan Ketua RBH Keadilan Rakyat Kabupaten Gorut Febriyan Potale dalam press releasenya yang diterima oleh media ini, Ahad (11/2).
Diantaranya, perhatian khusus diberikan terhadap larangan memotret dan atau merekam pilihan yang akan dicoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Olehnya, Febriyan Potale mengatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan ini, seraya menekankan perlunya pengawasan ekstra terhadap dugaan perbuatan tersebut di dalam TPS.
Selain itu, masih banyak lagi potensi kecurangan lainnya yang perlu diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu, terutama oleh pihak Bawaslu, baik sebelum proses pemungutan suara, pada hari H dan proses perhitungan suara setelah pencoblosan.
“Saya sebagai Ketua Rumah Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara, memberikan peringatan ini dengan harapan agar proses Pemilu di Kabupaten Gorontalo Utara, dapat berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari segala bentuk kecurangan” jelasnya.
Dijelaskannya, dalam proses Pemilu kali ini tidak tertutup kemungkinan adanya tindakan dan aksi yang dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gorut.
“KPPS dan Bawaslu harus lebih cermat dan tegas dalam menghadapi oknum-oknum yang berpotensi melakukan pelanggaran” tegasnya.
Menurut Febrian, dalam menjalankan tugasnya, KPPS dan Bawaslu harus lebih mewaspadai dan aktif dalam mendeteksi setiap potensi kecurangan.
“Oknum-oknum yang berusaha merusak proses demokrasi harus diidentifikasi dan dihadapi dengan tegas,” ujarnya lagi.
Potale juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu.
Ia berharap agar semua pihak, baik pemilih maupun penyelenggara Pemilu, dapat bekerja sama untuk memastikan jalannya Pemilu yang adil dan demokratis.
“Kami mengajak seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk bersama-sama menjaga integritas Pemilu. Keterlibatan aktif dari semua pihak akan menjadi benteng pertahanan terhadap upaya-upaya yang ingin merusak demokrasi kita,” tandasnya.(BMW-04)
