POHUWATO (barometernewsgo.com)-Para penambang di Kabupaten Pohuwato menginginkan kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat dan Ijin Pertambangan Rakyat dapat segera direalisasikan, sebab dengan begitu maka sistem pertambangan rakyat bisa dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.
Ketua DPC APRI Pohuwato Limonu mempertanyakan sejauh mana keseriusan Pemerintah Provinsi untuk memproses pengusulan WPR yang saat ini dikawal oleh DPC APRI Kabupaten Pohuwato.
“Sudah sejauh mana tindak lanjut dari pada pengusulan WPR? Sekarang ini kan sudah berada di provinsi sampai sekarang belum jelas dan sampai saat ini ternyata belum diajukan ke Kementrian ESDM,” kata Limonu Hippy, Minggu (29/11).
Menurutnya, langkah pemerintah provinsi yang masih menunggu pengusulan kabupaten lain sangat merugikan penambang di Pohuwato yang siap mengusulkan 8 titik lokasi WPR.
“Dengan alasan menunggu Gorut, sekarang Gorut juga belum jelas kapan, berarti Pohuwato harus dikorbankan, apakah yang sudah jelas usulannya harus menunggu yang belum jelas? Di sisi lain WPR ini sangat di butuhkan, karena ini memang di butuhkan oleh rakyat,” tuturnya.
Limonu meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Pemda Pohuwato untuk tidak menyalahkan para penambang, karena ini bukan kesalahan para penambang namun tidak seriusnya pemerintah untuk merealisasikan WPR yang telah lama diusulkan
“Sekarang ini jika ada aktifitas tambang yang namanya ilegal, yang namanya PETI Penambang Emas Tanpa Ijin, maka yang memberikan ruang itu adalah pemerintah, karena masyarakat penambang sudah bermohon untuk bisa dilegalkan,” tandasnya.(BMW-03)
