GORUT CERIA (barometernewsgo.com)- Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut) siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait naiknya Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai berlaku 1 Januari 2020.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gorut, Ridwan Yasin saat memimpin rapat forum kemitraan BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan di lingkup Pemkab Gorut menjelaskan, Pemkab Gorut sendiri awalnya merasa terbebani akan kenaikan iuran tersebut.
“Kenaikan itu cukup besar anggaran yang harus disiapkan pemkab sampai mencapai kurang lebih Rp 15 miliar untuk PBI APBD Pemkab pada 2020 mendatang. Tentu kami siap menganggarkannya karena itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” kata sekda, Rabu (6/11).
Ia juga mengungkapkan, dalam rapat tersebut sempat berkembang soal pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi yang ternyata mekanismenya berbeda.
Selama ini hanya anggaran kapitasi yang disetor langsung ke puskesmas, sementara non kapitasi pembayarannya masih lewat Dinas Kesehatan.
Hal ini tentu membuat terhambatnya pelayanan, karena pembayaran non kapitasi masih melewati alur birokrasi yang panjang.
“Kami sudah memutuskan nanti pembayarannya baik dana kapitasi maupun non kapitasi akan disatukan disetor ke masing-masing puskesmas, dalam rangka memotong alur birokrasi yang dianggap dapat menghambat pelayanan,” jelas Sekda milenial ini.
Kapitasi itu sendiri kata dia, adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasar jumlah peserta terdaftar. Sementara non kapitasi merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Tidak hanya soal kenaikan iuran dan mekanisme pembayaran, dalam rapat yang dihadiri OPD teknis itu, Sekda Ridwan mengaku pihaknya juga membahas soal pelayanan.
“Pelayanan harus diperbaiki, karena cukup besar anggaran yang sediakan untuk kegiatan BPJS ini,” pintanya.
Dikatakan sekda, anggaran kurang lebih Rp. 15 miliar yang akan disiapkan Pemkab, nantinya akan membiayai kurang lebih 23 ribu masyarakat miskin.
“Kita masih akan hitung kembali dan memastikan pembiayaannya, karena pemberlakuannya nanti mulai 1 Januari 2020,” tandasnya.
Hadir dalam rapat tersebut, diantaranya Kepala Badan Keuangan Husin Halidi, Kepala Dinas Sosial Marzuki Pulumoduyo, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKKP) Tahir Datau serta Plt Dinas Kesehatan Thamrin Yusuf, perwakilan Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki dan Puskemas Molingkapoto. (MM/Adv)
