News

POHUWATO (barometernewsgo.com)-Pemerintah Kabupaten Pohuwato bergerak cepat menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras untuk warga terdampak kekeringan. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 171.980 kilogram atau setara 171,9 ton beras digelontorkan untuk 34.396 jiwa yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pohuwato.

Penyaluran bantuan itu dipantau langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Delpan Yanjo, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, serta sejumlah pejabat terkait di Kantor Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Rabu (07/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut terungkap bahwa bantuan beras telah didistribusikan terlebih dahulu ke masing-masing kantor desa. Setelah itu, pemerintah desa yang akan menyalurkan langsung kepada warga penerima sesuai jumlah dan daftar yang telah ditetapkan.

Langkah penyaluran CPP ini menjadi jurus pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang kian meluas di Kabupaten Pohuwato.

Pasalnya, kekeringan ini tidak hanya memicu krisis air bersih di sejumlah kecamatan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memukul sektor pertanian, dengan terjadinya gagal panen pada sejumlah komoditas pangan yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato pun telah menetapkan status keadaan darurat bencana kekeringan. Berbagai langkah penanganan dilakukan melalui OPD teknis bersama instansi terkait.

Untuk urusan air bersih, pemerintah daerah melalui BPBD, Dinas Sosial, Perumdam Tirta Moolango, Baznas Pohuwato, dan dukungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi terus melakukan pelayanan dan distribusi air bersih langsung ke rumah-rumah warga terdampak. Penanganan ini juga diperkuat dengan bantuan dua unit armada tangki air dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi.

Sementara untuk penanganan karhutla di sejumlah kecamatan, personel Satpol PP dan Damkar bersama jajaran TNI dan Polri terus diterjunkan melakukan upaya pemadaman dan penanganan di titik-titik terdampak.

Sedangkan guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat kekeringan dan gagal panen, Dinas Pangan bersama Dinas Sosial menyalurkan beras CPP kepada masyarakat yang terdampak.

Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, mengapresiasi gerak cepat seluruh instansi terkait dalam merespons berbagai dampak kekeringan yang melanda 13 kecamatan tersebut.

Menurutnya, musim kemarau panjang tidak hanya meningkatkan risiko karhutla dan krisis air bersih, tetapi juga dapat mengancam ketersediaan pangan masyarakat, khususnya beras.

Ia menjelaskan, penyaluran CPP untuk penanganan dampak bencana kekeringan di Kabupaten Pohuwato ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI yang memerintahkan Perum BULOG menyalurkan cadangan pangan pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak bencana kekeringan.

Iwan berharap bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Ia juga meminta seluruh pemerintah desa mematuhi batas waktu penyaluran bantuan kepada warga yang dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 5 hingga 9 Oktober 2026.

“Peninjauan di Desa Pohuwato ini mewakili untuk semua desa di Kabupaten Pohuwato. Kami minta penyalurannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yakni selama lima hari,” jelasnya.

Menurut Iwan, hasil peninjauan tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Pohuwato sebagai bagian dari monitoring pelaksanaan penyaluran CPP di daerah. Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Perum BULOG yang pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Selain penyaluran beras CPP, Iwan menambahkan, berbagai langkah penanganan lain seperti distribusi air bersih, penanganan karhutla, dampak gagal panen, hingga kebakaran hunian juga menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Ia berharap seluruh instansi terkait terus aktif dan bersinergi menghadapi berbagai dampak musim kemarau yang masih terjadi saat ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pohuwato, Muzna Giasi, melalui Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Norma Luntayo, mengatakan penyaluran beras CPP dari pemerintah daerah ke desa-desa telah dilakukan secara serentak sejak 28 September 2026.

Selanjutnya, penyaluran dari pemerintah desa kepada masyarakat penerima dilaksanakan mulai Senin, 5 Oktober hingga 9 Oktober 2026, sesuai daftar penerima yang telah ditetapkan.(BMW-3)

POHUWATO (barometernewsgo.com)-Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar Forum Investasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato, Rabu (07/10/2026).

Forum tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, para asisten, pimpinan OPD terkait, para camat, kepala bagian, serta sejumlah perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pohuwato.

Di awal sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang berhalangan hadir karena masih menjalankan agenda pemerintahan di luar daerah. “Bupati menyampaikan salam buat kita semua dan berharap pertemuan ini menghasilkan yang terbaik sebagaimana harapan bersama,” ujar Iwan.

Iwan mengatakan, Forum Investasi Daerah menjadi forum yang sangat penting mengingat investasi di Kabupaten Pohuwato terus berkembang pesat. Menurutnya, kehadiran investasi harus memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, kata Iwan, keberadaan investasi harus dibarengi dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), sehingga manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus membantu pemerintah daerah melalui program-program sosial perusahaan atau CSR.

“Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato saat ini menjadi perhatian di Provinsi Gorontalo. Untuk itu, melalui pertemuan ini mari bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Iwan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama DPRD dan masyarakat sama sekali tidak anti investasi. Menurutnya, investasi baik yang bergerak di bidang sumber daya alam, perkebunan maupun sektor lainnya harus diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya dan Pak Bupati serta seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pohuwato, di mana-mana kami selalu menggaungkan bahwa Kabupaten Pohuwato, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat tidak anti investasi. Harapannya, baik itu investasi sumber daya alam maupun sumber daya yang lain seperti perkebunan, mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Pohuwato dan memperhatikan masyarakatnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Iwan meminta agar tidak terjadi praktik diskriminasi dalam pelaksanaan investasi di daerah. Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi dan menyelesaikan setiap persoalan dengan cara musyawarah.

“Dengan adanya investasi, kami minta tidak ada diskriminasi. Kami minta isu seperti itu tidak terjadi. Lakukan hal yang baik, yang bermanfaat dan berguna bagi daerah dan masyarakat. Kalaupun ada masalah, maka selesaikan dengan baik dan bijak,” harapnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga keberadaan Forum Investasi Daerah sebagai ruang komunikasi dan musyawarah antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat.

“Mari kegiatan Forum Investasi Daerah ini kita jaga dengan baik, saling bermusyawarah dengan baik. Kita bersama-sama berembuk di dalam Forum Investasi Daerah,” ajaknya.

Menurut Iwan, perusahaan yang berinvestasi di Pohuwato diharapkan mampu membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kalau misalnya tidak mau berinvestasi dan bekerja sama dengan Pohuwato, kita kasih teguran. Karena manfaat dari investasi adalah untuk bekerja sama membangun daerah dan membangun masyarakatnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Koordinasi Pelaksana Program TJSLP Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, dalam pengantarnya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati serta seluruh undangan yang mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut Iskandar, Forum Investasi Daerah yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato penting dilaksanakan sebagai wadah untuk membahas berbagai hal terkait investasi yang ada di daerah.

“Forum ini akan dilanjutkan dengan pembentukan Forum TJSLP yang menjadi harapan bersama,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Forum TJSLP nantinya akan membahas berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, termasuk program CSR yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD melalui peraturan daerah.

“Forum ini nantinya akan membahas terkait CSR. Apa saja yang terkait dengan CSR yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD dalam bentuk Perda, ini akan kita ikuti bersama. Insyaallah pelaksanaannya akan berjalan lancar,” ucap Iskandar.

Pembentukan Forum TJSLP tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, sehingga program tanggung jawab sosial perusahaan dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta masyarakat Kabupaten Pohuwato.(BMW-3)

POHUWATO (barometernewsgo.com)-Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus tancap gas mendorong pengembangan Bandara Panua Pohuwato. Fokus utamanya adalah penambahan panjang landasan pacu atau runway dari 1.200 meter menjadi 2.200 meter.

Keseriusan itu ditunjukkan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang kembali melakukan lobi ke pusat. Ia menemui langsung Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Achmad Setiyo Prabowo, di ruang kerjanya, Rabu (07/10/2026).

Tak datang dengan tangan kosong, dalam pertemuan tersebut Bupati Saipul yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, Muslimin Nento, menyerahkan proposal usulan penambahan panjang runway sepanjang 1.000 meter.

Bupati Saipul menegaskan, keberadaan Bandara Panua memiliki peran yang sangat strategis bagi Pohuwato. Bandara ini menjadi penopang mobilitas masyarakat, tenaga kerja, pelaku usaha, hingga tamu-tamu perusahaan yang datang ke kabupaten paling barat di Provinsi Gorontalo tersebut.

Menurutnya, Bandara Panua sangat potensial untuk terus dikembangkan. Salah satu langkah paling realistis adalah dengan memperpanjang runway, sehingga ke depan bandara mampu melayani penerbangan dengan pesawat berbadan lebih besar.

Selain untuk memenuhi kebutuhan transportasi warga, pengembangan bandara juga diharapkan menjadi alternatif akses udara dari dan menuju Pohuwato, mengingat jarak Pohuwato yang cukup jauh dari Bandara Djalaluddin Gorontalo.

“Bandara Panua Pohuwato sangat penting untuk dikembangkan karena dapat menunjang kebutuhan daerah sekaligus menjadi alternatif akses penerbangan selain Bandara Djalaluddin Gorontalo. Apalagi investasi yang bergerak di Pohuwato semakin banyak,” jelas Bupati Saipul.

Ia menyebut, geliat investasi yang terus meningkat di Pohuwato turut memicu lonjakan mobilitas orang yang keluar masuk daerah. Kehadiran tenaga kerja dari luar, tamu perusahaan, hingga pejabat pemerintah membuat kebutuhan layanan transportasi udara yang layak semakin mendesak.

Di sisi lain, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi Pohuwato juga terus merangkak naik. Kondisi itu, kata Saipul, dipastikan akan semakin mendorong kebutuhan akan konektivitas transportasi, termasuk transportasi udara.

“Peluang kehadiran orang yang datang ke Pohuwato begitu besar, baik tenaga kerja dari luar daerah maupun tamu dari perusahaan dan pejabat pemerintah. Penduduk kita juga terus bertambah, sementara pertumbuhan ekonomi Pohuwato masuk 10 besar nasional. Dengan demikian, ke depan mobilitas orang tentu akan semakin meningkat,” ungkapnya.

Saipul menilai, letak geografis Pohuwato yang jauh dari Bandara Djalaluddin menjadi alasan kuat perlunya pengembangan Bandara Panua. Masyarakat maupun tamu perusahaan membutuhkan akses penerbangan yang lebih dekat, mudah, dan efisien untuk menjangkau Pohuwato.

“Daerah kita sangat jauh dari Bandara Gorontalo, sementara banyak tamu yang datang ke Pohuwato. Karena itu, fasilitas penerbangan sangat dibutuhkan, termasuk bagi tenaga kerja dan tamu perusahaan ketika hendak kembali ke daerah asal,” terangnya.

Bupati berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pengembangan Bandara Panua Pohuwato. Pasalnya, sejak diresmikan pada 2024, bandara tersebut baru melayani penerbangan perintis dengan frekuensi terbatas, yakni hanya satu kali dalam sepekan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap usulan perpanjangan runway ini bisa segera direalisasikan. Dengan penambahan dari 1.200 meter menjadi 2.200 meter, Bandara Panua diharapkan mampu didarati pesawat berkapasitas besar, termasuk jenis Boeing 737.

“Sejak diresmikan pada 2024, Bandara Pohuwato masih melayani penerbangan perintis, itupun dalam seminggu hanya satu kali penerbangan. Olehnya, kami berharap pada tahun depan panjang runway bisa ditambah dari 1.200 meter menjadi 2.200 meter, sehingga dapat didarati pesawat jenis Boeing 737,” harap Saipul.

Ia optimistis, pengembangan Bandara Panua akan membawa dampak positif bagi perekonomian dan konektivitas daerah. Tak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, peningkatan kapasitas bandara juga diyakini mampu menopang aktivitas investasi serta kelancaran distribusi barang dari dan menuju Kabupaten Pohuwato.

“Insyaallah tahun 2027 bisa dianggarkan untuk perpanjangan runway, sehingga semakin memudahkan orang dan barang untuk masuk maupun keluar dari Pohuwato,” pungkasnya.(BMW-3)

POHUWATO (barometernewsgo.com)-Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo kini resmi beroperasi setelah berhasil mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Untuk mendapatkan izin tersebut, koperasi harus melalui proses pengurusan selama kurang lebih satu tahun dua bulan.

Kegiatan peresmian operasional koperasi tersebut digelar di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, pada Selasa (06/10/2026).

Di tahap awal operasional, aktivitas pertambangan ini menyerap sekitar 30 tenaga kerja. Kehadiran koperasi ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendorong aktivitas pertambangan rakyat yang legal sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam. Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Bone Bolango, Risman Tolingguhu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Mansur Pongoliu, Kepala Dinas PTSP Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Daeng Matona, M.Si., Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hipy, Anggota DPRD Pohuwato, Mohamad Afif, Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Pohuwato, Yunus Mohammad, Kalaksa BPBD Pohuwato, Abdulmutalib Dunggio, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pohuwato, Sumitro Monoarfa, serta Camat Dengilo, Sri Marlina Mursalin.

Wakil Bupati Pohuwato, Iwan Adam, menyambut baik beroperasinya Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo. Menurutnya, legalisasi pertambangan rakyat merupakan hal yang selama ini sangat dinantikan oleh para penambang.

“Pemerintah daerah hari ini sangat senang dan gembira karena kami selalu ditanya oleh penambang soal WPR. Ternyata terbukti di Provinsi Gorontalo ada 10 blok WPR. Hari ini di Pohuwato dilaunching oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato,” terang Iwan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh proses legalisasi pertambangan rakyat dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Iwan juga berharap keberadaan koperasi tersebut dapat menjadi contoh bagi koperasi pertambangan rakyat lainnya yang ada di Kabupaten Pohuwato untuk segera mengikuti proses legalisasi dan memperoleh IPR.

“Saya berharap koperasi tersebut menjadi contoh bagi koperasi pertambangan rakyat lainnya di Pohuwato. Koperasi ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya yang ada di Kecamatan Dengilo,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Iwan menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang berhalangan hadir karena masih menjalankan agenda kedinasan di luar daerah.

Ia juga menyampaikan salam dari Bupati Pohuwato serta harapan agar keberadaan koperasi tersebut mampu memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Bapak Bupati mengirim salam buat kita semua, dan berharap launching ini beroleh peluang besar bagi masyarakat untuk membangun usahanya,” ucapnya.

Sementara itu, mewakili Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas ESDM, Wardoyo Mansur Pongoliu, menjelaskan bahwa Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo telah memenuhi berbagai persyaratan sebelum memperoleh IPR. Persyaratan tersebut mencakup aspek lingkungan, tata ruang, teknis, hingga kehutanan.

“Ini adalah sebuah role model di Gorontalo, di mana aktivitas pertambangan diharapkan sesuai regulasi untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wardoyo.

Ia menjelaskan, dari pengajuan awal dengan luas sekitar sembilan hektare, setelah dilakukan penyesuaian, area yang dapat dimanfaatkan menjadi sekitar 0,47 hektare.

Dengan mengantongi IPR, koperasi tersebut diperbolehkan menggunakan sejumlah peralatan pertambangan sesuai ketentuan, yakni satu unit ekskavator, satu unit loader, dan satu unit dump truck.

“IPR berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali. Pemerintah berharap kegiatan ini meningkatkan kesejahteraan warga Desa Karya Baru dan sekitarnya,” jelas Wardoyo.

Selain itu, Dinas ESDM Provinsi Gorontalo akan membentuk satuan tugas (satgas) dan tim percepatan IPR di Kabupaten Pohuwato. Tim tersebut nantinya akan bertugas memberikan pendampingan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan rakyat.

Dengan beroperasinya koperasi tersebut, pemerintah berharap aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Dengilo dapat berlangsung secara legal, tertib, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.(BMW-3)

POHUWATO (barometernewsgo.com)-Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam menghadiri peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Marisa, Kabupaten Pohuwato, Selasa (06/10/2026).

Peresmian PTSP tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Dr. Yapi, S.H., M.H. Kehadiran PTSP ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan akses layanan peradilan yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Benny Nento, Ketua Pengadilan Negeri Marisa Ferdinal, S.H., M.H., Wakapolres Pohuwato Kompol Nasrul, S.Sos., Kasdim 1313 Pohuwato Mayor Cpl. Muh. Ismaal, perwakilan Kejaksaan Negeri Pohuwato, serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Pohuwato.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Dr. Yapi menjelaskan bahwa konsep PTSP yang diterapkan di Pengadilan Negeri Marisa menyatukan berbagai jenis layanan dalam satu pintu. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah ruangan untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Ia menekankan bahwa pelayanan peradilan harus dijalankan secara sederhana, transparan, terukur, dan mudah diakses oleh para pencari keadilan. Menurutnya, keberadaan PTSP juga menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi serta pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara itu, Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Marisa beserta seluruh jajaran atas terwujudnya fasilitas PTSP yang representatif dan modern.

Menurutnya, hadirnya PTSP bukan sekadar perubahan atau pembenahan fisik ruangan semata, tetapi merupakan wujud komitmen pengadilan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wabup Iwan juga mengapresiasi kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo yang secara langsung meresmikan PTSP Pengadilan Negeri Marisa di Kabupaten Pohuwato. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi yang baik sekaligus mendukung kemajuan pelayanan Pengadilan Negeri Marisa.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo di Kabupaten Pohuwato. Semoga kehadiran dan peresmian PTSP Pengadilan Negeri Marisa menjadi sebuah kemajuan bagi daerah ini,” ujar Iwan.

Pada kesempatan itu, Wabup Iwan turut menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang tidak dapat hadir karena sedang mengikuti agenda kedinasan di luar daerah.

“Bupati meminta kami untuk menghadiri kegiatan ini dan beliau sangat menyambut baik kehadiran PTSP Pengadilan Negeri Marisa,” jelasnya.

Dalam rangkaian kegiatan, turut diperkenalkan berbagai sarana dan prasarana PTSP serta inovasi unggulan Pengadilan Negeri Marisa. Salah satunya adalah inovasi PTSP Keliling yang menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan pengadilan kepada masyarakat, khususnya mengingat luasnya wilayah Kabupaten Pohuwato.

Fasilitas PTSP Pengadilan Negeri Marisa telah dilengkapi berbagai layanan dan sarana pendukung, di antaranya meja layanan e-Court, layanan pidana, perdata, dan hukum.

Selain itu, tersedia pula fasilitas yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti ruang tunggu ramah difabel, ruang bermain anak, ruang laktasi, serta jalur khusus disabilitas.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo bersama Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam sebagai tanda resmi dibukanya operasional PTSP Pengadilan Negeri Marisa.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan prasasti dan foto bersama. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penayangan video before-after renovasi serta presentasi sarana, prasarana, dan inovasi unggulan PTSP Pengadilan Negeri Marisa.(BMW-3)

POHUWATO (barometernewsgo.com)-Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga melakukan pertemuan dengan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. H. Yudia Ramli, M.Si., di ruang kerjanya, Senin (05/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal strategis terkait pengelolaan dan pengembangan BUMD, BLUD, serta BMD yang ada di Kabupaten Pohuwato. Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan pelayanan dan kemajuan daerah.

Bupati Saipul menyampaikan bahwa keberadaan BUMD, BLUD, dan BMD harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat luas.

Menurutnya, pengelolaan yang baik terhadap ketiga sektor tersebut menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Keberadaan BUMD, BLUD dan BMD sangat dibutuhkan di suatu daerah. Ketiganya juga menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan daerah,” ujar Saipul.

Dalam pertemuan itu, Bupati Saipul secara khusus memaparkan perkembangan pengelolaan BLUD di Kabupaten Pohuwato. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Panua yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai BLUD.

Menurut Saipul, status BLUD yang disandang RSUD Bumi Panua menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan fleksibilitas pengelolaan yang dimiliki BLUD, rumah sakit diharapkan dapat terus berinovasi meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Untuk BLUD, khususnya RSUD Bumi Panua, sudah menjadi BLUD. Ini tentu penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Saipul.

Selain BLUD, pembahasan juga mencakup keberadaan dan pengelolaan BUMD di Kabupaten Pohuwato. Pemerintah daerah terus mendorong agar BUMD dapat dikelola secara profesional dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, aspek Barang Milik Daerah (BMD) juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan sesuai regulasi dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah bagi pembangunan.

Pertemuan dengan jajaran Kemendagri tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan dan arahan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam melakukan pembenahan serta optimalisasi pengelolaan BUMD, BLUD, dan BMD ke depan.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato pun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola ketiga sektor tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang lebih berkualitas, serta pengelolaan aset dan sumber daya daerah yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(BMW-3)

POHUWATO (barometernewsgo.com)-Pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Bundaran Burung Maleo, Kabupaten Pohuwato, Minggu (4/10/2026), dirangkaikan dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut digelar oleh Puskesmas Marisa bersama dokter spesialis jantung dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pohuwato dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia 2026.

Kegiatan diawali dengan senam Zumba bersama yang diikuti oleh masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN). Setelah senam, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi penanganan pasien gagal jantung maupun kondisi darurat di lapangan, pemeriksaan denyut nadi, serta pemeriksaan kesehatan jantung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum, Achmad Djuuna, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Amrin Umar, sejumlah pimpinan OPD, Direktur RSUD Bumi Panua, dr. Dian Ika Agustina Tambunan, Sp.A, jajaran IDI Kabupaten Pohuwato, jajaran Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Marisa, Alvian Tomaili, http://S.Gz, bersama jajaran perawat.

Usai pelaksanaan senam Zumba, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, di antaranya pemeriksaan elektrokardiografi (EKG) oleh dokter spesialis jantung, senam ibu hamil, serta kelas ibu hamil.

Tim dokter juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara melakukan pemeriksaan kondisi jantung secara mandiri melalui teknik MENARI (Meraba Nadi Sendiri), yakni metode skrining mandiri untuk mengenali kemungkinan adanya gangguan irama jantung.

Layanan pemeriksaan kesehatan tersebut mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat dan ASN yang hadir dalam kegiatan CFD. Pemeriksaan EKG dilakukan sebagai salah satu upaya deteksi dini terhadap kelainan irama jantung, aktivitas listrik jantung, serta indikasi gangguan fungsi maupun kondisi jantung lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Puskesmas Marisa turut menyerahkan paket bantuan bagi ibu hamil risiko tinggi. Bantuan tersebut diserahkan oleh Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Risnawati Adam Ali, yang juga sebagai Tim Pembina Posyandu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Pohuwato melalui Kepala Bidang Olahraga, Iwan Kaparangi, selaku penanggung jawab CFD, mengatakan bahwa kegiatan tersebut terus dilaksanakan setiap hari Minggu dan telah berjalan sejak 23 November 2025.

Ia menjelaskan, pelaksanaan CFD secara berkala didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui tautan pelaporan yang telah ditentukan.

“CFD yang dilaksanakan setiap hari Minggu telah berlangsung sejak 23 November 2025. Alhamdulillah, sampai sekarang masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Terlebih pada saat tertentu ada kegiatan lain yang dikolaborasikan, seperti cek kesehatan gratis yang saat ini diperuntukkan bagi masyarakat umum,” jelas Iwan.

Menurutnya, CFD di Kabupaten Pohuwato sejak dibuka oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, pada 23 November 2025, kegiatan tersebut terus berlangsung dengan antusiasme masyarakat yang semakin meningkat.

Ia berharap ke depan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan CFD, mengingat kegiatan tersebut terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Asisten Administrasi Umum, Achmad Djuuna, menyambut baik pelaksanaan CFD yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan jantung secara gratis.

Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat karena menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses.

“Ini sangat baik untuk kita semua. Pelayanan yang didekatkan, terutama cek kesehatan gratis dengan melibatkan IDI untuk pemeriksaan jantung. Kami sendiri pun melakukan pemeriksaan jantung. Ini dimaksudkan agar kita bisa mengetahui seperti apa kondisi jantung kita,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada IDI dan Puskesmas Marisa atas kolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Terima kasih kami sampaikan kepada IDI dan Puskesmas Marisa atas kerja sama yang baik pada hari ini. Insyaallah ke depan pemeriksaan seperti ini tetap dapat dilaksanakan pada waktu-waktu mendatang,” tambahnya.

Achmad Djuuna juga memberikan apresiasi kepada Disparpora Pohuwato yang konsisten mempertahankan pelaksanaan CFD setiap pekan. Menurutnya, pelaporan kegiatan kepada Kemendagri menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan tersebut terus mendapat perhatian dan dukungan pemerintah pusat.

“Terima kasih pula kami sampaikan kepada Disparpora. Kami juga berharap kehadiran jajaran ASN dan masyarakat untuk bisa sama-sama mengikuti CFD yang setiap minggu dilaksanakan,” harapnya.

Pelaksanaan CFD yang dipadukan dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan organisasi profesi dalam mendorong masyarakat Pohuwato untuk lebih peduli terhadap kesehatan, khususnya kesehatan jantung, sekaligus membudayakan aktivitas fisik secara rutin.(BMW-3)

POHUWATO (barometernewsgo.com)-Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga didampingi Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Mahyudin Ahmad secara resmi membuka kegiatan On-site Monitoring Program Unggulan TP2DD Kabupaten Pohuwato “SIMPANUA” dalam Program Bentor Sherlygo 2026, Jumat (02/10/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di ruang kerja Bupati Pohuwato itu turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo M. Andi Destriyan H.B.A bersama jajarannya. Hadir pula Kepala BPKPD Pohuwato Teti Alamri, Kabag Ekonomi Delly Pakaya, Kabag Pembangunan Sadirun, Kabag Umum Sadianawati, Kabag Tapem Anugerah Wenas, serta jajaran terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul Mbuinga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo beserta Tim Bentor yang turun langsung melakukan monitoring terhadap program unggulan digitalisasi daerah di Kabupaten Pohuwato.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan selamat datang di Bumi Panua Kabupaten Pohuwato kepada Bapak Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, M. Andi Destriyan H.B.A., beserta seluruh Tim Bentor,” ujar Saipul.

Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo atas inisiatif dan komitmennya melalui Program Bentor. Menurut Bupati, kegiatan onsite visit ini merupakan wujud nyata kolaborasi dalam mengawal implementasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah.

“Pemerintah Kabupaten Pohuwato memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola keuangan daerah. Digitalisasi transaksi merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik,” katanya.

Pada kompetisi dan evaluasi program unggulan digitalisasi daerah SHERLYGO 2026, Kabupaten Pohuwato mengusung inovasi SIMPANUA sebagai program unggulan. SIMPANUA sendiri merupakan terobosan digital yang dirancang untuk mendukung sistem pembayaran dan pengelolaan pendapatan daerah agar lebih mudah, transparan, dan akuntabel.

Melalui inovasi tersebut, Pemkab Pohuwato terus memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non-tunai, di antaranya melalui QRIS, mobile banking, virtual account, e-commerce, hingga e-channel.

Menurut Bupati, terobosan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha sekaligus mempercepat penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Pohuwato.

“Kehadiran Bapak Deputi beserta Tim Bentor memberikan motivasi besar bagi kami di daerah. Kami berharap melalui kegiatan On-site monitoring dan verifikasi kertas kerja ini, Tim Bentor dapat memberikan masukan, bimbingan, serta evaluasi konstruktif agar implementasi SIMPANUA dapat berjalan semakin optimal, handal, dan berdaya saing,” tuturnya.

Bupati juga menginstruksikan kepada Sekda, BPKPD, dan seluruh anggota TP2DD Kabupaten Pohuwato untuk memberikan dukungan penuh selama proses evaluasi berlangsung, termasuk menyiapkan seluruh dokumen pendukung secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo M. Andi Destriyan H.B.A menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari Program Bentor atau Blusukan Implementasi Program Unggulan of The Year Gorontalo.

“Memang singkatannya seperti itu. Kami mencari singkatan yang kreatif berupa kearifan lokal. Intinya, kami ingin melihat implementasi program unggulan yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah di Gorontalo,” jelasnya.

Ia menyebutkan, ada tujuh pemerintah daerah yang menjadi bagian dari program ini, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, satu pemerintah kota, dan lima pemerintah kabupaten. Masing-masing daerah memiliki program unggulan tersendiri yang berkaitan dengan digitalisasi daerah. “Nah, di sini kami berkunjung untuk melihat dan berdiskusi terkait program tersebut,” ujarnya.

Andi menambahkan, program yang dimonitor ini berkaitan erat dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Menurutnya, TP2DD merupakan wadah kolaborasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi di pemerintahan.

Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pohuwato terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program unggulan SIMPANUA oleh PIC TP2DD Kabupaten Pohuwato, Anisha Wisda Dewanti Kumala, http://S.STP.

Dalam presentasinya, Anissa menjelaskan bahwa SIMPANUA merupakan program unggulan TP2DD Kabupaten Pohuwato yang diarahkan sebagai transformasi digital pendapatan daerah menuju pelayanan pajak yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Ia memaparkan, SIMPANUA memiliki tiga fungsi utama.

Pertama, tata kelola yang terotomatisasi dan terstandar. Melalui SIMPANUA, pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, otomatis, dan terstandardisasi.

Kedua, kemudahan pembayaran. Fungsi ini menjadi salah satu fokus TP2DD, dengan menghadirkan sistem pembayaran pajak yang dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Hal tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan geografis Kabupaten Pohuwato yang memiliki wilayah cukup luas.

Ketiga, integrasi siklus pendapatan, mulai dari pendataan, penetapan, hingga pembayaran. Dengan integrasi tersebut, proses pengelolaan pendapatan daerah diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.

Anissa juga menyampaikan bahwa pengembangan SIMPANUA akan terus dilakukan. Salah satu rencana pengembangan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi geospasial melalui pengembangan Geotrix, yang sebelumnya telah dibahas bersama salah satu startup binaan Universitas Indonesia (UI).

Melalui kegiatan onsite monitoring tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap implementasi SIMPANUA dapat terus dikembangkan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta digitalisasi transaksi pemerintah daerah.(BMW-3)