POHUWATO (barometernewsgo.com)-Pemerintah Kabupaten Pohuwato bergerak cepat menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras untuk warga terdampak kekeringan. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 171.980 kilogram atau setara 171,9 ton beras digelontorkan untuk 34.396 jiwa yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pohuwato.
Penyaluran bantuan itu dipantau langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Delpan Yanjo, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, serta sejumlah pejabat terkait di Kantor Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Rabu (07/10/2026).
Dalam peninjauan tersebut terungkap bahwa bantuan beras telah didistribusikan terlebih dahulu ke masing-masing kantor desa. Setelah itu, pemerintah desa yang akan menyalurkan langsung kepada warga penerima sesuai jumlah dan daftar yang telah ditetapkan.
Langkah penyaluran CPP ini menjadi jurus pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang kian meluas di Kabupaten Pohuwato.
Pasalnya, kekeringan ini tidak hanya memicu krisis air bersih di sejumlah kecamatan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memukul sektor pertanian, dengan terjadinya gagal panen pada sejumlah komoditas pangan yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato pun telah menetapkan status keadaan darurat bencana kekeringan. Berbagai langkah penanganan dilakukan melalui OPD teknis bersama instansi terkait.
Untuk urusan air bersih, pemerintah daerah melalui BPBD, Dinas Sosial, Perumdam Tirta Moolango, Baznas Pohuwato, dan dukungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi terus melakukan pelayanan dan distribusi air bersih langsung ke rumah-rumah warga terdampak. Penanganan ini juga diperkuat dengan bantuan dua unit armada tangki air dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi.
Sementara untuk penanganan karhutla di sejumlah kecamatan, personel Satpol PP dan Damkar bersama jajaran TNI dan Polri terus diterjunkan melakukan upaya pemadaman dan penanganan di titik-titik terdampak.
Sedangkan guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat kekeringan dan gagal panen, Dinas Pangan bersama Dinas Sosial menyalurkan beras CPP kepada masyarakat yang terdampak.
Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, mengapresiasi gerak cepat seluruh instansi terkait dalam merespons berbagai dampak kekeringan yang melanda 13 kecamatan tersebut.
Menurutnya, musim kemarau panjang tidak hanya meningkatkan risiko karhutla dan krisis air bersih, tetapi juga dapat mengancam ketersediaan pangan masyarakat, khususnya beras.
Ia menjelaskan, penyaluran CPP untuk penanganan dampak bencana kekeringan di Kabupaten Pohuwato ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI yang memerintahkan Perum BULOG menyalurkan cadangan pangan pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak bencana kekeringan.
Iwan berharap bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Ia juga meminta seluruh pemerintah desa mematuhi batas waktu penyaluran bantuan kepada warga yang dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 5 hingga 9 Oktober 2026.
“Peninjauan di Desa Pohuwato ini mewakili untuk semua desa di Kabupaten Pohuwato. Kami minta penyalurannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yakni selama lima hari,” jelasnya.
Menurut Iwan, hasil peninjauan tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Pohuwato sebagai bagian dari monitoring pelaksanaan penyaluran CPP di daerah. Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Perum BULOG yang pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Selain penyaluran beras CPP, Iwan menambahkan, berbagai langkah penanganan lain seperti distribusi air bersih, penanganan karhutla, dampak gagal panen, hingga kebakaran hunian juga menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Ia berharap seluruh instansi terkait terus aktif dan bersinergi menghadapi berbagai dampak musim kemarau yang masih terjadi saat ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pohuwato, Muzna Giasi, melalui Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Norma Luntayo, mengatakan penyaluran beras CPP dari pemerintah daerah ke desa-desa telah dilakukan secara serentak sejak 28 September 2026.
Selanjutnya, penyaluran dari pemerintah desa kepada masyarakat penerima dilaksanakan mulai Senin, 5 Oktober hingga 9 Oktober 2026, sesuai daftar penerima yang telah ditetapkan.(BMW-3)
