POHUWATO (barometernewsgo.com)-Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga melakukan pertemuan dengan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. H. Yudia Ramli, M.Si., di ruang kerjanya, Senin (05/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal strategis terkait pengelolaan dan pengembangan BUMD, BLUD, serta BMD yang ada di Kabupaten Pohuwato. Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan pelayanan dan kemajuan daerah.
Bupati Saipul menyampaikan bahwa keberadaan BUMD, BLUD, dan BMD harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat luas.
Menurutnya, pengelolaan yang baik terhadap ketiga sektor tersebut menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Keberadaan BUMD, BLUD dan BMD sangat dibutuhkan di suatu daerah. Ketiganya juga menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan daerah,” ujar Saipul.
Dalam pertemuan itu, Bupati Saipul secara khusus memaparkan perkembangan pengelolaan BLUD di Kabupaten Pohuwato. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Panua yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai BLUD.
Menurut Saipul, status BLUD yang disandang RSUD Bumi Panua menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan fleksibilitas pengelolaan yang dimiliki BLUD, rumah sakit diharapkan dapat terus berinovasi meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Untuk BLUD, khususnya RSUD Bumi Panua, sudah menjadi BLUD. Ini tentu penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Saipul.
Selain BLUD, pembahasan juga mencakup keberadaan dan pengelolaan BUMD di Kabupaten Pohuwato. Pemerintah daerah terus mendorong agar BUMD dapat dikelola secara profesional dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, aspek Barang Milik Daerah (BMD) juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan sesuai regulasi dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah bagi pembangunan.
Pertemuan dengan jajaran Kemendagri tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan dan arahan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam melakukan pembenahan serta optimalisasi pengelolaan BUMD, BLUD, dan BMD ke depan.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato pun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola ketiga sektor tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang lebih berkualitas, serta pengelolaan aset dan sumber daya daerah yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(BMW-3)
