GORONTALO (barometernewsgo.com)- Jajaran Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengapresiasi kebijakan manajemen kepegawaian berbasis Sistem Merit yang sudah dijalankan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Hal itu dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Sri Indraningsih Lalusu, usai diterima Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Suratinoyo dan Kepala Biro Organisasi Sri Wahyuni D. Matona serta sejumlah pejabat Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo di Ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo, Jumat (15/3).
Dijelaskannya, setelah mendengar dan melihat langsung praktek manajemen kepegawaian di Provinsi Gorontalo, maka terdapat beberapa konsep kebijakan dan manajemen yang bisa diterapkan di Provinsi Sulteng ke depan, terutama yang terkait dengan penerapan sistem merit dan manajemen talenta.
“Kami sangat mengapresiasi begitu banyak substansi kebijakan dan manajemen berbasis Sistem Merit yang bisa kami adopsi untuk diterapkan di Sulawesi Tengah” jelasnya.
Di bagian lain, Sri Indraningsih Lalusu menjelaskan, tujuan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulteng melakukan kunjungan kerja di Pemprov Gorontalo, antara lain untuk menyaksikan secara langsung praktik dan konsep manajemen kepegawaian dan upaya penanganan penyelesaian masalah terhadap tenaga non-ASN yang diterapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo selama ini.
Menurutnya, Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang dinilai memiliki kebijakan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit yang cukup baik.
Di tempat yang sama, Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo menyampaikan rasa syukurnya seraya menghaturka terima kasih atas kunjungan Anggota Komisi I DPRD Sulteng ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan Komisi I DPRD Sulawesi Tengah ke Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk berdiskusi terkait manajemen kepegawaian dan penyelesaian tenaga non-ASN,” ujar Zukri.
Untuk itu, Zukri Suratinoyo pada kesempatan ini, mengaku telah memaparkan dan mengulas berbagai hal yang terkait dengan kebijakan manajemen kepegawaian yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo selama ini.
Termasuk di dalamnya pemaparan terhadap upaya Pemprov Gorontalo dalam peyelesian tenaga non-ASN melalui rekrutmen PPPK yang diprioritaskan pada tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan pertanian.
“Alhamdulillah kebijakan manajemen kepegawaian yang diterapkan Pemprov selama ini dinilai baik oleh jajaran Anggota Komisi I DPRD Sulteng” tandasnya. (Tr/Awal)
