GORONTALO (barometernewsgo.com)- Dua perusahaan asal Jepang menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kehadiran para petinggi dari Matsusita Gobel Foundation dan Sumitomo Corporation diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah Budiyanto Sidiki di Ruang Huyula, Kantor Gubernuran, Kamis (12/10/2023).
Matsushita Gobel Foundation dihadiri oleh Wakil Presiden Direktur Heru Santoso, sementara Sumitomo Corporation dihadiri CEO Sumitomo Indonesia Hiroshi Karashima. Hadir juga sejumlah dosen dan peneliti dari Hiroshima University.
Kehadiran dua perusahaan itu untuk menjajaki kerjasama pengelolaan limbah jagung dan budi daya mangrove. Proyek itu diharapkan dapat mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik, khususnya dalam mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca.
“Kami memiliki semangat yang tinggi untuk mendukung Project pemerintah Indonesia. Apalagi setelah kita meratifikasi Paris agreement, NBC (Nationally Determined Contribution) Indonesia ke PBB akan menurunkan emisi sebesar 31 persen sampai tahun 2030,” kata Aryo Gurning, Perwakilan Sumitomo Indonesia.
Lebih lanjut katanya, limbah jagung dipilih karena Gorontalo memiliki potensi besar. Tongkol jagung biasanya hanya habis dibakar percuma. Mereka ingin mengumpulkan dan mengolah menjadi pembangkit energi listrik.
“Selama ini limbah ini kurang begitu dimanfaatkan dan kurang ada nilai ekonominya, maka kita bisa tampung dan kita bawa ke pembangkit listrik yang selama ini masih menggunakan batu bara,” imbuhnya.
Berikutnya menyangkut budi daya mangrove. Mereka menilai meski Gorontalo tidak masuk lokus Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) namun potensi mangrove Gorontalo cukup besar. Tenaga ahli dari Hiroshima University diharapkan bisa membantu teknologi yang dibutuhkan, agar mangrove bisa mengurangi emisi dan menambah penyerapan karbon.
Penjabat Sekdaprov Gorontalo Budiyanto Sidiki menyambut baik rencana kerja sama ini. Ia mengaku akan memberikan laporan kepada Penjabat Gubernur terkait hasil pertemuan. Selanjutnya pemprov akan membentuk tim untuk mengkaji hingga proses penandatanganan kesepakatan kerja sama.(**)
