DARURAT. Tanjung Panjang Tinggal 20%! BKSDA Sulut Bongkar Fakta Cagar Alam Pohuwato Sejak Zaman Belanda

POHUWATO (barometernewsgo.com)-Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara menggelar sosialisasi soal tugas dan fungsi pengelolaan kawasan konservasi, khususnya untuk Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang yang ada di Kabupaten Pohuwato.

Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato, pada Kamis (12/11/2026), dan dibuka langsung oleh Bupati Pohuwato yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Iskandar Datau.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara, Ir. Danny H. Pattipeilohy, S.Pi., M.Si., perwakilan dari Polres Pohuwato, Kodim 1313/Pohuwato, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta pihak perusahaan PGM.

Dalam sambutannya, Sekda Iskandar Datau menjelaskan kalau Kabupaten Pohuwato itu punya dua kawasan cagar alam, yaitu Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang. Kedua kawasan ini punya sejarah dan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di daerah.

Ia mengungkapkan, Cagar Alam Panua itu bahkan sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1938, dengan status sebagai kawasan cagar alam.

Menurutnya, berdasarkan aturan yang berlaku sebelumnya, aktivitas pemanfaatan di dalam kawasan cagar alam itu sangat dibatasi, bahkan kayu yang tumbang secara alami saja tidak boleh dimanfaatkan.

“Namun, saat ini sudah ada regulasi baru. Hal ini tentu perlu kita dengarkan bersama melalui pemaparan Kepala BKSDA, sehingga kita bisa memahami ketentuan dan peluang penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan kawasan konservasi,” ungkap Iskandar.

Pada kesempatan itu, Iskandar juga menyampaikan persoalan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Pohuwato. Dari 10 blok WPR yang telah ditetapkan, terdapat beberapa lokasi yang berada di kawasan penyangga atau buffer zone cagar alam.

Ia menjelaskan, secara status kawasan tersebut bukan merupakan cagar alam, melainkan kawasan hutan produksi yang berbatasan atau menjadi kawasan penyangga bagi kawasan konservasi. Namun, proses perizinan masih terkendala karena adanya keterkaitan dengan kawasan penyangga tersebut.

Akibatnya, sejumlah koperasi yang telah mengajukan perizinan untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum dapat melanjutkan prosesnya.

“Kami berharap melalui pertemuan ini ada solusi yang dapat ditempuh. Sebab, WPR tersebut sudah cukup lama dinantikan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam, khususnya melalui perizinan pertambangan rakyat,” ujarnya.

Selain persoalan WPR, Sekda juga menyoroti kondisi Cagar Alam Tanjung Panjang yang menurutnya telah mengalami degradasi fungsi cukup signifikan. Ia menyebutkan, perubahan fungsi kawasan tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 80 persen, termasuk adanya aktivitas pertambangan di dalam kawasan yang berstatus cagar alam.

Iskandar berharap perlu ada formulasi dan langkah konkret untuk mempertahankan keberadaan Cagar Alam Tanjung Panjang sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis penting.

Menurutnya, keberadaan kawasan penyangga di wilayah pesisir juga berkaitan erat dengan keberlangsungan infrastruktur, termasuk bandara yang berada di kawasan tersebut dan diproyeksikan akan terus berkembang.

“Jika kawasan penyangga di wilayah pesisir sudah terbuka, maka ada potensi ancaman banjir rob maupun gelombang pasang yang dapat mengganggu aktivitas bandara ke depan. Karena itu, kami berharap kawasan ini tetap dipertahankan dan fungsi ekologisnya dijaga,” jelasnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Iskandar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKSDA Sulawesi Utara yang telah mengagendakan kegiatan sosialisasi tersebut. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan solusi terbaik terhadap berbagai persoalan pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten Pohuwato.

Sementara itu, Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara, Danny H. Pattipeilohy, dalam paparannya menjelaskan bahwa total luas kawasan konservasi di Provinsi Gorontalo mencapai sekitar 91.000 hektare.

Khusus di Kabupaten Pohuwato, luas kawasan konservasi tersebut mencakup Cagar Alam Panua sekitar 36.000 hektare dan Cagar Alam Tanjung Panjang sekitar 2.300 hektare.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan data statistik kehutanan per provinsi, Kabupaten Pohuwato merupakan daerah dengan kawasan hutan terluas di Provinsi Gorontalo.

Menurutnya, kawasan hutan memiliki beberapa fungsi dan status, di antaranya hutan produksi, hutan lindung, hutan produksi yang dapat dikonversi, serta hutan konservasi. Karena itu, pemahaman terhadap status dan fungsi masing-masing kawasan menjadi penting dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatannya.

Danny turut memaparkan sejarah penetapan kawasan cagar alam di Indonesia. Ia menyebutkan, sejumlah kawasan cagar alam telah ditetapkan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, dimulai pada 1919.

Dari catatan sejarah tersebut, terdapat 21 cagar alam yang penetapannya dilakukan pada masa kolonial. Salah satu di antaranya adalah Cagar Alam Panua di Kabupaten Pohuwato yang telah ditetapkan sejak 1938.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama antara pemerintah daerah, BKSDA, aparat keamanan, pihak perusahaan, dan masyarakat mengenai tugas, fungsi, serta ketentuan pengelolaan kawasan konservasi, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan keberadaan kawasan cagar alam di Kabupaten Pohuwato.(BMW-3)