KABGOR (barometernewsgo.com)-Pemerintah Kabupaten Gorontalo berhasil melakukan pengendalian laju inflasi dan mampu mewujudkan sebagian besar program prioritas Nasional.
Pada bulan Mei 2025, inflasi di Kab. Gorontalo turun signifikan menjadi 0,23 persen dari sebelumnya 3,15 persen pada April 2025.
Hal itu terungkap dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kab. Gorontalo yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Romi Syahrain dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Selasa (10/6).
Rakor Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara zoom meeting itu, tidak hanya membahas tentang pengendalian inflasi di daerah, tapi juga membahas tentang Evaluasi Program Prioritas Nasional oleh Mendagri
Selain pembahasan inflasi.
Mendagri juga mengevaluasi capaian pemerintah daerah terhadap 5 program prioritas nasional, yaitu, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, SPPG (Sekolah Penggerak Pendidikan Gratis), Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat miskin
Dari evaluasi tersebut, secara umum Kabupaten Gorontalo telah memenuhi sebagian besar kewajiban yang ditetapkan. Namun, masih terdapat dua program yang menjadi perhatian khusus, yakni Pemenuhan kebutuhan lahan untuk Sekolah Rakyat serta Dukungan terhadap pelaksanaan SPPG
“Pemkab Gorontalo akan menyampaikan hasil evaluasi ini kepada pimpinan daerah untuk mendapatkan perhatian dan percepatan tindak lanjut, karena ini menjadi prioritas nasional yang akan terus dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri,” pungkas Romi.
Dalam keterangannya usai rapat, Romi juga mengungkapkan bahwa kondisi inflasi di Kabupaten Gorontalo menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data terakhir, tingkat inflasi secara year-on-year pada Mei 2025 tercatat turun signifikan menjadi 0,23%, dari sebelumnya 3,15% pada April 2025.
“Bahkan secara month-to-month, kita mengalami deflasi. Artinya, program pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo benar-benar menunjukkan dampak positif terhadap kestabilan harga di pasar,” ungkap Romi.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa inflasi yang terlalu rendah juga bisa menjadi sinyal kurang baik terhadap pergerakan ekonomi. Jika harga-harga terlalu ditekan, daya dorong terhadap sektor produksi bisa melemah.
“Yang kita harapkan adalah angka inflasi yang terkendali, bukan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, sehingga tetap mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
Terkait dengan pencairan Gaji ke-13 bagi ASN, Romi menjelaskan bahwa dana tersebut idealnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tahun ajaran baru anak sekolah. Namun karena momen pencairan bertepatan dengan pelaksanaan idul adha/ibadah haji dan kebutuhan lainnya, ia mengimbau agar penggunaannya tetap sesuai peruntukan.
“Kami berharap masyarakat bijak dalam membelanjakan gaji ke-13, agar kebutuhan utama, khususnya untuk pendidikan anak-anak, tetap terpenuhi dan tidak sampai terabaikan,” ujar Romi.(BMW-4)
