POHUWATO (barometernewsgo.com)— Komitmen memperkuat kepastian hukum dan mendongkrak pendapatan daerah kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Bupati Saipul A. Mbuinga menerima langsung kunjungan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, Abdul Rasyid, S.ST., M.H., di ruang kerja bupati, Senin (27/07/2026).
Turut mendampingi dalam pertemuan itu Kepala DPM-PTSP Yunus Mohamad dan Kabag Pemerintahan Anugerah Wenas.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak menyamakan visi untuk mengakselerasi sejumlah program strategis di bidang pertanahan. Agenda yang dibahas mencakup percepatan sertifikasi tanah wakaf, dukungan terhadap program sertifikasi 3 juta rumah, penuntasan aset tanah milik Pemerintah Daerah atau Komda, hingga strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi penerimaan BPHTB.
Kepala Kantor Pertanahan Pohuwato menegaskan pihaknya siap menjadi mitra kerja Pemkab. Menurut Abdul Rasyid, pemutakhiran data pertanahan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu membuka peluang besar bagi peningkatan PAD.
“Dari hasil pemeliharaan data pertanahan beberapa waktu lalu, kami melihat ada peluang untuk membantu Pemkab Pohuwato mendongkrak PAD, khususnya dari sektor BPHTB. Ke depan dimungkinkan adanya pembaruan atau reviu terhadap Nilai Jual Objek Pajak di Kabupaten Pohuwato,” jelas Abdul Rasyid.
Lebih lanjut, BPN Pohuwato juga akan segera meneken Perjanjian Kerja Sama dengan Pemkab Pohuwato. Fokus PKS tersebut adalah mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf.
“PKS ini bertujuan untuk mendukung program sertifikasi tanah wakaf. Kami juga akan menggandeng sejumlah pihak seperti Pengadilan Agama Marisa, Kementerian Agama, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah. Tujuannya agar semua bisa berkolaborasi menuntaskan target sertifikasi 221 bidang tanah wakaf yang kita harapkan rampung tahun ini,” ungkapnya.
Bupati Saipul A. Mbuinga memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif BPN Pohuwato. Ia menilai kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di daerah.
Bagi Bupati Saipul, sinergi ini memiliki dampak luas. Mulai dari memberikan kepastian hukum atas aset milik daerah, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, hingga berujung pada peningkatan penerimaan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.
“Kami menyambut baik kerja sama ini dan menyampaikan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Isu pertanahan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar prosesnya lebih cepat dan memberikan kepastian hukum, baik untuk masyarakat maupun pemerintah daerah,” tegas Bupati Saipul.
Orang nomor satu di Pohuwato itu berharap penandatanganan PKS dapat segera dilaksanakan. Dengan begitu, seluruh program yang telah dirancang bisa berjalan maksimal. Program itu meliputi percepatan sertifikasi tanah wakaf, penyelesaian aset Pemda, hingga evaluasi NJOP yang diyakini mampu mengoptimalkan potensi PAD Pohuwato tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi masyarakat.
Di akhir pertemuan, Bupati Saipul kembali menegaskan sikap Pemkab. Pemerintah Kabupaten Pohuwato akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan dan langkah Kantor Pertanahan, selama tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.(BMW-3)
