POHUWATO (barometernewsgo.com)- Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, memimpin Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berlangsung di aula Dinas Pertanian, Kamis, (3/8).
Rapat itu diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris dan Kepala Bidang (Kabid) pada OPD penghasil PAD.
Terkait hal itu, Sekda kepada awak media menjelaskan, selama ini persoalan PAD sering diingatkan dan disampaikan kepada seluruh OPD untuk menjadi perhatian bersama.
Apalagi saat ini menurutnya, sudah masuk pada triwulan III sehingga hal ini kiranya bisa menjadi perhatian bersama.
Dijelaskannya, apabila target PAD tidak tercapai, maka akan memiliki konsekwensi pada realisasi belanja di APBD, karena bisa dirasionalisasi.
Karena prinsip penganggaran menurutnya mengacu pendapatan dan distribusi belanja.
“Nah, kalau proyeksi pendapatan yang tidak tercapai maka konsekuensinya adalah dari rasionalisasi belanja yang ada di APBD. Semisal yang kita proyeksi Rp. 2 Miliar, kita bisa capai Rp. 1 Miliar, maka ada Rp. 1 M yang dirasionalisasi” jelasnya.
Itu artinya ungkap Sekda lagi, belanja itu dipending karena tidak ada uangnya. Oleh karena itu persoalan PAD ini sangat penting untuk dilakukan evaluasi, mengingat sudah terformulasi di dalam APBD sebagai belanja.
Sementara itu, kepada OPD yang sudah sesuai dengan target bahkan ada mungkin yang akan melampaui, Sekda sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pimpinan OPD beserta stafnya yang memaksimalkan realisasi PAD.
“Iya kepada mereka ini tentu harus jadi perhatian. Kalau OPD-OPD yang nilanya bagus, mungkin harapannya agar tagihan-tagihannya ada korelasi, paling tidak untuk menjadi spirit”,tandasnya.
Selanjutnya bagi OPD yang memang masih dibawah dan belum memcapai target akan tetap menjadi catatan khusus.
Olehnya waktu yang masih cukup panjang ini dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai target dari PAD tersebut.
“Paling tidak ada langkah lain untuk proses percepatan realisasi PAD ini. Terkait masalah yang ada di lapangan terutama di musim panas seperti ini yang akibatnya kepada masyarakat tani khususunya akan kita carikan solusinya. Sekali lagi efektif waktu kurang lebih 5 bulan kedepan kita maksimalkan untuk mencapai taget yang sudah ditetapkan dalam APBD”,pungkasnya. (**)
