GORONTALO (barometernewsgo.com)- Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta keterpaduan data melalui Dinas Kominfotik yang menjadi wali data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini disampaikannya saat menjadi pemateri pada Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA), bertempat di Auditorium BPSDM Provinis Gorontalo, Senin (22/5).
“Persoalan data itu juga penting bagi penjabat gubernur, karena setiap bulan harus dilaporkan dan dievaluasi oleh Kemendagri. Mudah-mudahan data di pemerintahan provinsi semakin baik setelah mendengarkan materi dari diklat ini,” ungkap Ismail.
Penjagub Ismail menilai satu data Indonesia sangat sulit karena menghimpun seluruh data semua sektor baik dari daerah maupun pusat. Membangun satu sistem besar yang terintegrasi sehingga menghasilkan satu data yang benar dan akurat juga membutuhkan waktu dan dana.
Oleh karenanya, Penjagub Ismail menganjurkan masing-masing OPD melakukan pertemuan setiap bulan untuk sinkronisasi data. Sehingga satu data hanya dikeluarkan oleh wali data.
“Data itu mahal. Jika data yang kita gunakan salah, maka apa yang kita rencanakan kedepan juga akan salah. Oleh karena itu, kepada teman-teman yang mewakili kabupaten/kota, persoalan data ini menjadi perhatian kita semua,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik Kemenaker ini mengungkapkan capaian indikator yang ingin dicapai sebelum masuk ke dalam satu data yakni pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Berada pada angka 4.04 persen, pertumbuhan ekonomi yang meningkat hampir 80 persen dibanding tahun 2021 diharapkan bisa lebih tinggi lagi.
Terakhir tingkat pengangguran terbuka pada indikator positif dan negatif. Ia bertekad akan mencari jalan keluar mengatasi hal ini.
“Ayo kita sikronkan data kita melalui Dinas Kominfo yang menjadi wali data masing-masing. Buatlah pertemuan setiap bulan untuk sinkronisasi data,” kata Ismail.
Pelatihan DLA dengan mitra University of Oxford bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Gorontalo. DLA dikhususkan bagi level pimpinan di sektor publik (kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, TNI/Polri, anggota DPR/DPD/DPRD, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD) dan di sektor private (swasta).(**)
