GORUT CERIA.(barometernewsgo.com)- Setelah jalan ponelo gagal di tender pada tahun 2019 di sebabkan persoalan Teknis kembali pemerintah Daerah Gorut menganggarkan jalan Ponelo 2020 berdasarkan kesepakatan dua lembaga besar di Daerah ini yaitu Legislatif dan Eksekutif.
Namun terkait dengan jalan ponelo oleh pemda bahwa ini sebagai lanjutan dari pekerjaan jalan yang sudah ada di Desa Otiola yang Titik Nol dari Desa Tihengo 2016- 2017 mendapatkan penolakan dari Masyarakat desa Malambe kecamatan Ponelo kepulauan.
Pasalnya akses jalan yg direncanakan oleh pemda dan dinas terkait agar pembangunannya star dari Desa Otiola itu sangat tidak tepat menurut masyarakat Malambe.
Dalam perencanaan pemda itu sekitar 3 KM dari Otiola ( Kantor Desa ) ke desa induk Ponelo tapi dengan melihat jarak tempuh sepertinya tidak akan menembus pusat ibu kota akan tetapi jika di mulai pekerjaanya dari Desa Malambe ( Kantor Desa )itu baru Tepat pungkas Ranto Hasan Tokoh masyarakat sekaligus wakil ketua BPD Malambe.
Hal ini telah di sampaikan pada bupati Gorut Indra Yasin di ruangnya kemarin (17/1) dan mendaptkan respon dari Bupati Indra Yasin.
“Bupati dua periode itu menyambut baik kedatangan Masyarakat Malambe di kantornya dan berjanji akan memenuhi permintaan Masyarakat dengan cara mengundang OPD terkait kemudian dirinya akan mengambil langkah bijak berdasarkan mekanisme yang ada, “ujar Bupati
Usai sholat jumat rombongan yang di pimpin Kades Malambe Rahmat Bawuoh, unsur BPD, Tokoh adat dan perwakilan Masyarakat bergegas cepat menemui rumah dinas Wakil ketua DPRD Hamzah Sidik.
“Hamzah selaku pimpinan DPRD mengapresiasi niat masyarakat Malambe agar nantinya pekerjaan jalan harus di mulai dari Malambe, “pungkasnya
Aleg jebolan HMI itu sangat mendukung keinginan Masyarakat Dengan penjelasan empat aspek.
Aspek pertama dari segi pendidikan” di buktikan Siswa SMP SMA, itu yang saat ini mengemban pendidikan di Ponelo Pusat dengan jumlah sangat besar berasal dari Malambe sekaligus Guru SMP dan Guru SMA sebagian berasal dari Malambe.
Aspek kedua Kesehatan” jika ada pasien mendadak itu sangat sulit jika di larikan ke Ponelo, mengingat jarak yang di tempuh dengan berjalan kaki untuk menuju puskes rawat jalan yang ada di Ponelo cukup menantang.
Aspek ke tiga pemerintahan Kecamatan sebagian kecil ada juga yg aktifitasnya di kecamatan itu berasa dari Malambe.
“Aspek berikut soal anggaran, target pemda agar pembangunan lanjutan jalan bisa menembus area pemerintahan kecamatan dan dengan kapasitas hanya 3 KM, tidak cukup ke kantor camat ponelo, “ungkap Hamzah.
“Politisi Golkar itu khawatir peluang anggaran jalan ponelo hanya akan ada tahun 2020 berikut tidak akan ada lagi sehingganya tahun ini agar anggaran lebih terarah implementasinya seharusnya jalan di mulai dari Malambe dengan jatah 3 KM itu cukup hingga ke kantor Camat, “jelas Hamzah.
“Nah empat aspek ini adalah sesuatu yang urgensi dan butuh keseriusan pemda juga teman teman DPRD lainnya untuk mendukung kebutuhan akses masyarakat publik yang ada di malambe, pakta yang kami ketahui apa yang di sampaikan masyarakat malambe sangatlah sesuai dengan apa yg dirasakan, maka dari itu kewajiban DPRD mendukung serta Pemda wajib pula menyetujuinya, “tegas Hamzah.
Lebih jauh kades Malambe menambahkan Sebaliknya Akses jalan di mulai dari Desa otiola secara ekonomi tidak berpengaruh untuk masyarakat ponelo pada umumnya, di sebabkan penduduk Malambe lebih nampak perkembangannya secara perkapita di bandingkan desa desa lainnya di kecamatan Ponelo.
Bisa di buktikan bahwa setiap harinya penumpang Taxi perahu meski akses sulit mereka tetap berusaha tembus di pelabuhan Kwandang bahkan akses perahu Taxi Ponelo pusat banyak di isi oleh penumpang asal Malambe, belum lagi penduduk lokal Malambe sudah ada dan sudah cukup lama memiliki beberapa kapal ikan, Puluhan Bagan, puluhan Sero, SDM yang cukup dan masih banyak lagi tutup Rahmat sembari berharap aspirasi ini di Akomodir.(MM/Adv)
