GORONTALO (barometernewsgo.con)- Dewan Pimpinan Daerah Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (DPD KPK Tipikor) Kabupaten dan Kota se-Propinsi Gorontalo akhirnya resmi terbentuk ditandai dengan adanya Surat Keputusan DPP KPK Tipikor.
Ketua DPW KPK Tipikor Gorontalo, dalam sambutannya mengatakan bahwa Surat Keputusan ini adalah bentuk pengakuan dan legalisasi bagi DPD untuk menjalankan misi lembaga ini.
Jadi, DPD Kabupaten/Kota sifatnya otonom dan mandiri dalam melaksanakan kegiatannya, tetapi tetap harus membangun sinergitas dengan Dewan Pimpinan Wilayah, kata Arsad Tuna, (Plt) Ketua DPW KPK Tipikor Gorontalo saat menyerahkan SK DPP tentang Struktur Kepengurusan DPD Kabupaten/ Kota se Propinsi Gorontalo, bertempat di Sekretariat DPW KPK Tipikor Gorontalo, Minggu (22/09/2019).
Lebih lanjut Arsad memaparkan, bahwa dalam menjalankan misi lembaga di butuhkan integritas dan moral yang tinggi serta di barengi oleh sikap idealisme demi untuk mencapai tujuan lembaga ini.
Kita sadari bersama bahwa korupsi adalah salah satu musuh besar bangsa dewasa ini yang agak sulit untuk diberangus dari bumi Pertiwi. Sehingga sangat mustahil bila kita berfikir bahwa lembaga ini bisa memberantas korupsi secara total, tetapi KPK Tipikor hadir dalam rangka upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, kata AT sapaan akrab PLT Ketua DPW KPK Tipikor Gorontalo ini mengakhiri wawancaranya dengan awak media.
Sementara itu Sekretaris DPW, Inday Joan Sanabe mengatakan bahwa setelah penyerahan SK tersebut akan diadakan pengukuhan terhadap DPD Kabupaten/Kota se Propinsi Gorontalo.
Setelah ini, DPW atas nama DPP akan melakukan pengukuhan terhadap Pengurus DPD se Propinsi Gorontalo. Perencanaan tentang proses pengukuhan di serahkan sepenuhnya kepada masing-masing DPD, kata Inday mantan Anggota Deprop ini.(AT)
