Syarif Mbuinga Bawa 4 Isu Pendidikan Pohuwato ke Pusat: Dari Sekolah Rusak Hingga Kekurangan Guru ASN

70
0

POHUWATO (barometernewsgo.com)— Senator DPD RI asal Gorontalo, Syarif Mbuinga, menyatakan siap mengawal persoalan pendidikan di Kabupaten Pohuwato hingga ke pusat. Komitmen itu disampaikan usai pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Pohuwato, Selasa 21/7).

Pertemuan yang berlangsung di lingkup BULD DPD RI itu membongkar sejumlah masalah krusial yang selama ini membebani dunia pendidikan di Pohuwato.

Ada empat isu strategis yang akan diperjuangkan Syarif ke Jakarta. Pertama, banyaknya bangunan sekolah yang rusak dan butuh perbaikan segera. Kedua, keluhan sekolah swasta terkait kekurangan tenaga guru ASN. Ketiga, rendahnya literasi dan numerasi siswa yang dipicu minimnya sumber dan bahan ajar. Keempat, persoalan teknis lain yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Pohuwato.

Menurut Syarif, masalah sering muncul bukan hanya karena minim anggaran, tapi juga karena “tabrakan aturan” antara program pusat, peraturan daerah, dan rancangan perda.

“Kami di BULD hadir untuk mendata, menganalisis serta mengusulkan regulasi agar tercipta harmonisasi antara program pusat, perda, ranperda. Harmonisasi itulah yang kemudian diharapkan bisa mencegah terjadinya tabrakan aturan maupun kebijakan,” ujar Senator yang akrab disapa Pasisa itu.

BULD atau Badan Urusan Legislasi Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan DPD RI yang fokus pada harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

Di akhir pertemuan, Syarif menegaskan dirinya akan maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat Gorontalo. Ia juga menyinggung keterbatasan kewenangan DPD dibanding lembaga lain di pusat.

“Wewenang DPD RI jika dibandingkan dengan Lembaga lain di pusat tentunya sangat terbatas, namun ini adalah tantangan tersendiri. Jika sekiranya diperlukan saya harus ‘lompat jendela’ untuk kepentingan bersama masyarakat, saya kira semua tetap harus saya lakukan,” imbuhnya dengan nada bercanda.

Pernyataan “lompat jendela” itu menjadi penegasan bahwa Syarif tidak ingin terpaku pada mekanisme formal saja jika menyangkut kepentingan rakyat.

Langkah Syarif ini diharapkan bisa menjadi jembatan agar suara Pohuwato, mulai dari atap sekolah yang bocor hingga minimnya guru ASN, benar-benar didengar di Senayan.(BMW-3)