POHUWATO (barometernewsgo.com)-Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terus berupaya melakukan berbagai langkah dan terobosan dalam menjalankan program pembangunan daerah. Namun demikian, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh Pohuwato, tetapi juga oleh banyak daerah lain di Indonesia. Dampaknya, sejumlah program yang diharapkan dapat berjalan optimal di tingkat bawah terkadang mengalami keterlambatan.
“Efisiensi anggaran ini menjadi kendala yang kita hadapi bersama. Bahkan ada daerah lain yang kondisinya lebih berat dari kita. Namun demikian, kami tetap berupaya agar program-program pemerintah tetap berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujar Bupati Saipul saat kegiatan Gerbang Pohuwato SIAAP di Kecamatan Randangan, Rabu (06/05/2026).
Ia menyayangkan adanya sejumlah diskusi di ruang publik yang dinilai kurang memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat terkait kondisi keuangan daerah. Menurutnya, hal tersebut justru berpotensi mengaburkan persoalan yang sebenarnya.
“Kami terus memperhatikan berbagai diskusi yang berkembang. Seolah-olah seluruh tanggung jawab hanya berada pada pemerintah daerah, padahal ada banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk kebijakan di tingkat pusat. Ini yang perlu diluruskan bersama,”tegasnya.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban, seperti pembayaran TPP kepala desa, insentif imam, pegawai syar’i, serta pemangku adat, meskipun dalam kondisi fiskal yang terbatas.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk bersama-sama memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait kondisi keuangan daerah saat ini.
“Kita harus memberikan pencerahan yang benar kepada masyarakat. Kondisi fiskal ini bukan hanya dialami Pohuwato, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Insyaallah pemerintah pusat masih mencari format terbaik,”jelasnya.
Bupati juga menyinggung perubahan kebijakan pengelolaan dana desa yang berdampak pada penurunan anggaran yang dikelola pemerintah desa. Jika sebelumnya desa dapat mengelola anggaran hingga Rp1,2 miliar, kini hanya berkisar Rp300 hingga Rp400 juta karena sebagian dialihkan untuk program koperasi desa Merah Putih.
“Ini tentu berdampak pada ruang gerak pemerintah desa. Namun kita berharap, jika program tersebut sudah berjalan baik, maka alokasi anggaran dapat kembali seperti sebelumnya,”terangnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa dan dusun dalam menghadapi kondisi tersebut.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Saipul juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan tidak menjadikan persoalan sebagai konsumsi publik yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami tetap terbuka untuk berdiskusi. Silakan disampaikan melalui ruang-ruang yang tepat agar bisa kita carikan solusi bersama. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi kabur di tengah masyarakat,”pungkasnya.(BMW-3)
