GORONTALO (barometernewsgo.com)-Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan jam dan hari kerja dalam rangka mendukung kinerja seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo selama bulan suci Ramadan 1445 H.
Penetapan jam dan hari kerja tersebut dibuat, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 800/ORG/III/674/2024 Tanggal 11 Maret 2024 tentang Penetapan Jam Kerja Instansi Pada Bulan Ramadan 1445 H.
Dalam Surat Edaran itu disebutkan, jam kerja pada bulan Ramadan kali ini, sebanyak 32,5 jam dalam 1 pekan dengan rincian jadwal masuk dan pulang kerja antara lain, dari Senin sampai dengan hari Kamis ditentukan masuk kantor tepat pukul 08.00 Wita dan pulang pada pukul 15.00 Wita.
Sedangkan untuk hari Jum’at dibedakan menjadi pukul 08.00 – 15.30 Wita.
Namun, dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan keleluasan untuk mengatur jam kerjanya lebih lanjut dengan menyesuaikan jam pelayanan sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Daerah
Terkait dengan hal itu, khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo telah mengatur jam kerja untuk satuan pendidikan atau SMA/SMK/SLB sebagai berikut :
- Hari Senin s/d Kamis : jam kerja mulai 07.30 – 14.30 Wita.
- Hari Jumat : jam kerja mulai 07.30 – 15.00 Wita.
Sementara untuk UPT RSUD dr. Hasri Ainun Habibie mengatur jam kerjanya sebagai berikut :
- Jam pelayanan untuk rawat jalan pendaftaran buka mulai 08.00-10.00 Wita dan waktu pelayanan mulai pukul 08.00-14.00 Wita.
- Jadwal Shift Pelayanan :
- Dinas Pagi : 08.00-14.00 Wita
- Dinas Sore : 14.00-21.00 Wita
- Dinas Malam : 21.00-08.00 Wita
- Jam kerja manajemen dan admin kantor
- Senin-Kamis : 08.00-15.00 Wita
- Jumat : 08.00-15.40 Wita.
Sementara itu dalam Surat Edaran itu, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengharapkan agar selama bulan Ramadan 1445 H kali ini ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap semangat dan disiplin dalam bekerja,terutama satuan kerja Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.(Tr/Awal)
