POHUWATO (barometernewsgo.com)- Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga kembali meninjau pekerjaan Bendungan Taluditi yang berada di Desa Puncak Jaya, Jum’at, (01/12).
Diketahui, bendungan yang akan mengairi lahan persawahan di Kecamatan Taluditi itu sedang dipacu pekerjaanya.
Hal itu penting, karena keberadaaan Bendungan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya, mereka yang berprofesi sebagai petani sawah.
Terkait hal itu, Bupati Saipul yang didampingi Kepala Dinas PUPR, Risdiyanto Mokodompit dan Camat Taluditi, Isa Ali berharap agar pekerjaan bendungan tersebut bisa dipacu sehingga kebutuhan masyarakat akan air untuk lahan-lahan persawahan bisa segera terjawab.
Meski diakui saat ini pekerjaan sudah akhir tahun akan tetapi ada kompensasi waktu atau bisa melampaui tahun anggaran 2023.
Bupati Saipul sangat berharap pekerjaan Bendungan Taluditi ini bisa dikerjakan dengan baik, karena manfaatnya besar untuk masyarakat itu sendiri.
“Terkait dengan berbagai hambatan itu akan ditindaklanjuti dengan cepat terutama saluran yang akan melewati lahan atau pemukiman dari masyarakat tersebut”,jelas Bupati Saipul.
Sementara itu Kadis PUPR, Risdiyanto Mokodompit menjelaskan, secara teknis pekerjaan ini akan dimaksimalkan untuk mencapai progres tertinggi pada akhir Bulan Desember.
Namun di dalam aturan DAK dan Peraturan Presiden (Perpres) serta peraturan LKPP terkait dengan pengadaan barang dan jasa, maka pekerjaan tahun anggaran 2023 dapat melampaui tahun anggaran dan diberikan kompensasi atau pemberian kesempatan untuk dapat menyelesaikan sisa pekerjaan dengan konsekuensi sanksi sebagaimana diatur dengan Perpres nomor 12 tahun 2022.
Karena di aturan Perpres dan LKPP itu kata Risdiyanto, dapat dilanjutkan pada tahun depan dengan sanksi pengenaan denda pada keterlambatan yang ada.
“Ya, diberi kesempatan 90 hari, namun apabila penyedia dapat menyelesaikan dengan waktu yang tepat, maka otomatis berpengaruh terhadap pengurangan denda. Artinya, apabila dilaksanakan hanya dalam waktu 5 atau 10 hari dari kesempatan yang diberikan 90 hari tersebut, maka itu tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan atau kenvensasi waktu”,ungkap Kadis PUPR, Risdiyanto Mokodompit.(HT)
