KABGOR (barometernewsgo.com)- Untuk mengembangkan keahlian manajemen publik, sejumlah Kepala Daerah di Indonesia mendapat penugasan Lemhanas RI untuk mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan I tahun 2023.
Program ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan keahlian manajemen publik para pemimpin di tingkat daerah. Para peserta dilatih agar mampu merumuskan kebijakan yang berdampak besar dengan mempelajari praktik manajemen pemerintahan di Singapura.
Terkait hal itu, Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo mengatakan, sejak 30 Oktober hingga 10 November 2023 peserta mengikuti pelatihan di National University of Singapore (NUS).
Dijelasksnnya, setelah dua pekan di Singapura, maka mulai Senin tanggal 13 November kegiatan KPPD berlanjut di Gedung Lemhanas selama sepekan lamanya.
Dalam sepekan ke depan apa yang didapatkan di Singapura akan direview dan di evaluasi di Lemhanas untuk pemantapan dan bagaimana mengimplementasikan materi yang diperoleh di negara tetangga Indonesia itu.
“Apa yang diperoleh di sana atau apa yang kita dapatkan di Singapura, apa kelebihan di sana, apa yang bisa kita implementasikan, tantangan kita bagaimana dan seterusnya akan direview kembali di Lemhanas RI” kata Nelson di Gedung Lemhanas RI, Senin (13/11/2023).
Selain itu kata Bupati Nelson,di Lemhanas para peserta KPPD, juga akan melanjutkan pembelajaran tentang konsolidasi demokrasi dan politik Indonesia.
‘Bagaimana politik kita, bagaimana tentang otonom daerah dan tentang pengelolaan pemerintahan, demokrasi Pancasila,digitalisasi dan sebagainya.Ini yang kita gali, problem-problem ini dan apa usulan-usulan kita serta solusinya bagaimana,” terang Bupati 2 periode itu.
Dari pembelajaran terkait hal itu, peserta KPPD berharap agar Pancasila tetap menjadi sumber nilai-nilai moral bangsa dan Negara dengan tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tapi walaupun menyesuaikan diri jati diri itu tetap melingkupi kehidupan bangsa.
Pancasila sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa ungkap Bupati Nelson lagi, meski teknologi IT dan sebagainya, masalah agama tidak bisa dilupakan,itulah jati diri Indonesia. Selain itu, peradaban manusia dan lingkungan-lingkungan kerja tetap dijaga.
“Ketiga, walaupun secanggih apapun,tetapi kita tetap bersatu sebagai bangsa, demikian pula kita walau sudah jadi demokrasi liberal tetapi didalam merumuskan berbagai aturan mainnya dan sebagainya tapi kita tetap mengedepankan musyawarah karena ini semua demi keadilan,demi NKRI dan inilah jati diri, nilai-nilai moral bangsa yang harus tetap dipertahankan di era teknologi sekarang,” tandas Nelson. (**)
