GORONTALO (barometernewsgo.com)-Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi Gorontalo terkait program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) tahun 2023 dengan tema ” Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan “Stunting” Rabu (15/2).
Kegiatan yang dipusatkan di Ballroom Puri Manggis Hotel Aston Gorontalo ini, dihadiri Penjabat Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Asisten Administrasi dan Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo Sutan Rusdi, Ketua TP-PKK Provinsi Gorontalo, Gamaria Monoarfa, Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota se Provinsi Gorontalo.
Selain itu kegiatan ini juga turut dihadiri oleh pemateri dari Jakarta Inspektur Utama Ari Dwikora Tono serta Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama dari BKKBN Pusat H. Novrijal.
Dalam sambutannya Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo Hartati Suleman mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas evaluasi kinerja serta perumusan strategi dan kebijakan pada tahun 2023 dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta para mitra dalam percepatan pencapaian sasaran program bangga kencana dan percepatan penurunan “Stunting”.
Dijelaskannya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Penurunan Stunting, Kepala BKKBN telah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting dengan target percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada akhir tahun 2024.
Saat ini ujar Hartati Suleman, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 21,6 persen (SSGI 2022) sedangkan waktu tersisa tinggal sekitar 1 tahun lagi untuk dapat mencapai target tersebut.
Sementara untuk Provinsi Gorontalo menurut Hartati Suleman telah mencapai angka 23,8 persen dan target tahun 2024 sebesar 14 persen.
Hartati Suleman lebih lanjut menjelaskan, selain tugas penurunan Stunting, BKKBN di sisi lain, juga mempunyai tugas untuk mewujudkan pencapaian sasaran indikator pembangunan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN, 2020-2024).
Hal itu ungkapnya, mengandung makna, bahwa di tahun anggaran 2023 BKKBN harus lebih bekerja keras untuk mencapai sasaran-sasaran RPJMN dan target percepatan penurunan stunting tersebut.
Oleh karena itu, tema pada Rakerda tahun 2023 adalah menitikberatkan pada aspek, bagaimana mewujudkan serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam pencapaian program bangga kencana dan penurunan stunting.
“Pemilihan tema tersebut, dimaksudkan agar kita lebih fokus membahas permasalahan penanggulangan stunting disamping Program Bangga Kencana, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai” tandasnya.
Melalui tema Rakerda ini ia mengharapkan dapat dimusyawarahkan dan dirumuskan berbagai instrumen penting yang terkait dengan strategis percepatan penurunan stunting sehingga apa yang menjadi spirit, tekad dan program penurunan stunting dapat diwujudkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat secara lebih luas.
Oleh karena itu menurut Hartati Suleman, untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan dukungan, bantuan dan komitmen dari semua pihak khususnya mitra pemerintah daerah, untuk mensukseskan percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada akhir tahun 2024.
Meski disadari bahwa kondisi saat ini terdapat berbagai keterbatasan yang ada, termasuk salah satunya keterbatasan alokasi anggaran APBN, namun hal itu sejatinya tidak menjadi alasan menurunnya kinerja bersama.
“Kita harus selalu berorientasi pada peningkatan kinerja yang lebih baik guna menutupi celah kegiatan yang belum dibiayai dari APBN” tandasnya lagi.
Untuk itu menurutnya segenap elemen yang ada dapat memaksimalkan potensi yang ada, baik itu dari dukungan APBD yang sesuai dengan kewenangannya, maupun melalui dukungan dana transfer ke daerah, yaitu DAK Sub Bidang KB baik fisik, maupun non fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana – BOKB), dan sumber pembiayaan lainnya khususnya dari non goverment.
Dalam mendukung berbagai arah kegiatan percepatan tersebut ujarnya, semua elemen harus siap untuk berkoordinasi dan bersinergi dan mendukung melalui kerjasama lintas lintas tingkatan dan lintas sektor baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, hingga pemerintah Desa sehingga berbagai kegiatan prioritas yang dilaksanakan benar-benar dapat sampai kepada beneficiaries (penerima manfaat), yaitu seluruh keluarga di Indonesia yang menjadi sasaran program.
“Dengan dukungan dan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan serta kekuatan lini lapangan yang handal, kami sangat optimis dapat menurunkan angka prevalensi stunting Indonesia sampai dengan 14 persen di akhir tahun 2024 nanti. Mari bergerak bersama mensukseskan program nasional ini, untuk generasi Indononesia yang berkualitas” ujar Hartati Suleman dengan penuh semangat.
Dibagian lain, Hartati Suleman pada kesempatan ini, juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Gorontalo, para Bupati/Walikota beserta seluruh jajaran Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo, seluruh mitra kerja utama BKKBN yang telah berprestasi dalam pengelolaan Program Bangga Kencana tahun 2022 yang lalu.
Ia berharap agar ke depan semangat bersinergi, berkolaborasi dan kinerja nyata yang lebih baik dapat terus meningkat sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya masyarakat di Provinsi Gorontalo.(HT)
