KABGOR (barometernewsgo.com)-Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kab. Gorontalo, Abdul Haris Tome, di hadapan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memaparkan berbagai kendala dan solusi terkait program Desa Digital di Ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo, Kamis (30/9).
Dijelaskannya, program desa digital memang sangat dibutuhkan, namun kendalanya juga sangat besar. Diantaranya terkait jaringan internet dan besarnya anggaran yang dibutuhkan.
Untuk mengatasi kendala jaringan ungkap Haris Tome ada alternatif yang bisa ditawarkan, salah satunya dengan membangun Tower. Hanya saja biaya pemeliharaannya termasuk membayar listrik, membayar penjaga dsb terbilang mahal sekitar Rp.100 juta perbulan. “Dan kita tidak mampu untuk itu, kalau sekadar membangun tower kita bisa” jelasnya.
Meski demikian menurut Haris Tome, ada teknologi baru yang bisa dilirik yakni tidak lagi membangun tower tapi menarik fiber optik atau menarik kabel dari satu titik terdekat yang diperkenalkan oleh Telkom dengan biaya yang relatif murah sekitar Rp. 100 jutaan.
Di Kab. Gorontalo, Desa Hutadaa Kec. Telaga Jaya sejauh ini telah berhasil mewujudkan desa digital. Hingga saat ini di Desa Hutadaa berbagai pelayanan pemerintahan untuk masyarakat semuanya sudah menggunakan sistem digital seperti pengurusan surat-surat, warganya tidak perlu datang ke kantor desa cukup dari rumah masing-masing. Selain itu dengan sistem digital, pemerintah desa sudah dapat mendeteksi tingkat kemiskinan bagi warganya. Tidak hanya itu saja, dengan sistem digital, desa Hutadaa saat ini sudah bisa mempromosikan produk hasil Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui pasar digital. Dan masih banyak lagi aspek lainnya yang kesemuanya sudah berbasis digital termasuk donor darah digital.
Mengingat betapa pentingnya upaya mewujudkan program desa digital ini, maka Haris Tome pada kesempatan itu menyampaikan beberapa saran konstruktif, diantaranya karena program desa digital membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka solusi yang terbaik adalah sharing anggaran dengan sistem komando terpusat. Ia mencontohkan di Manado dengan sistem komando terpusat menghabiskan anggaran sekitar Rp.40-50 miliar.
Sistem Sharing anggaran seperti itu tandas Haris Tome sudah berlaku di desa Hutadaa, yakni Dinas Kominfo Kab. Gorontalo menganggarkan Rp.100 an juta setiap tahun dan desa Hutadaa sendiri menganggarkan dengan jumlah yang sama.
Selain itu menurutnya, dalam mengembangkan program desa digital dibutuhkan satu sistem, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Akibat dari sistem yang berbeda-beda ini, maka tidak mengherankan jika banyak desa yang mengembangkan sistem digital melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dalam perkembangannya justru menempatkan desa dalam posisi yang sulit. Contohnya untuk mengakses data saja, desa mengalami kesulitan karena semua harus berbayar. Itulah sebabnya,Kab. Gorontalo tidak menerapkan sistem seperti itu, melainkan memberikan ruang kepada anak-anak muda Gorontalo yang pada umumnya memiliki kemampuan yang hebat-hebat.
Untuk itu Haris Tome menyarankan agar dalam mengembangkan program desa digital ini, pemerintah dapat memberdayakan anak-anak muda Gorontalo. Hal ini penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam aspek tertentu karena mereka berada di daerah ini yang mudah melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik.
Sementara itu terkait kunjungan anggota Komisi I Deprov Gorontalo, diantaranya Adhan Dambea dan AW Thalib ini, Haris Tome menyampaikan solusi bahwa untuk mewujudkan program desa digital harus berawal dari kemauan dari desa dan masyarakat, tidak bisa dri atas ke bawah tapi benar-benar kesadaran itu berangkat dari desa itu sendiri untuk mewujudkannya dan pemerintah dari atas siap mensuport melalui berbagai intervensi kebijakan yang menjadi penunjang.(**)
