GORUT CERIA: Plh Sekda Gorontalo Utara, Suleman Lakoro turun tangan menyelesaikan persoalan Proyek Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang.
Untuk mengatasi persoalan itu, Plh Sekda mengudang stakeholder yang terlibat dalam proyek pembangunan Tambatan perahu tersebut untuk melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) guna membahas berbagai persoalan yang mencuat untuk dicarikan solusi penyelesaiannya.
Dihadapan peserta rapat, Jumat (10/9) Suleman Lakoro menjelaskan, permasalahan tambatan perahu yang dibangun oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Botungobungo ini tidak memiliki izin lingkungan karena berada dalam kawasan hutan mangrove.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, Pemkab akan melakukan komunikasi dengan aparat hukum untuk selanjutnya meminta agar Pemdes Botungobungo segera menyelesaikan dokumen perizinannya. Terakhir Pemdes segera menyusun RAPBDes perubahan terkait pembangunan yang bermasalah ini.
Di bagian lain, Suleman Lakoro berharap agar permasalahan yang terjadi di Desa Botungobungo ini dapat menjadi pembelajaran untuk semua desa yang ada di Gorontalo Utara. Sebab, menurutnya, hampir semua desa yang di wilayah ini sebagian berada dalam kawasan hutan lindung dan mangrove.
“Supaya ke depan pembangunan-pembangunan khususnya yang dibiayai oleh dana desa maupun APBD harus ada kajian lingkungan dan hukum agar tidak bermasalah,” tandasnya. (MM)
