POHUWATO (barometernewsgo.com) – Penjabat Sekda Pohuwato, Zukri Surotinojo, Senin (12/7/2021), mengadakan rapat perdana bersama seluruh pimpinan OPD, di Ruang Pola Kantor Bupati, yang tujuannya melakukan koordinasi tugas dan fungsi daripada OPD.
Hal ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program-program yang sudah menjadi bagian dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato.
“Ini adalah rapat perdana saya dengan pimpinan OPD pasca dilantik pada 8 Juli pekan kemarin. Rapat perdana ini atas izin Bupati dan Wabup dalam rangka memaksimalkan koordinasi antar OPD yang tentunya menjadi tugas dan fungsi saya sebagai Sekda untuk melakukan sinergitas.” ungkapnya.
Selanjutnya, dalam pelaksanaan rapat tersebut lebih banyak mendengar informasi, menggali informasi, laporan dari tiap-tiap OPD untuk menjadi bahan, catatan, dan juga pertimbangan sekaligus evaluasi apa-apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sedang dilaksanakan dan apa-apa yang akan dilaksanakan termasuk juga hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap OPD untuk dicarikan solusi secara bersama-sama.
Disisi lain jelas Penjabat Sekda, Zukri Surotinojo, point penting lainnya termasuk membahas tentang penanganan pencegahan dari pada covid-19. Hasil laporan Plt. Kadis Kesehatan dan Sekretaris Satgas Covid dimana untuk Pohuwato berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan. Ini termasuk juga karena terjadi lonjakan kasus covid di wilayah Popayato Barat dan juga dalam rapat tersebut menghasilkan beberapa catatan penting, langkah-langkah yang harus dilakukan termasuk persiapan lokasi untuk pelaksanaan isolasi bagi mereka yang positif covid sekaligus juga upaya segera mungkin pelaksanaan tracking dari kasus yang sudah ada yang kontak dengan masyarakat yang terkena kasus covid.
“Persiapan pelaksanaan APBD Perubahan 2021 menjadi bahan utama yang dibahas. Karena anggaran kita (Pohuwato) direfocusing tentunya banyak hal yang menjadi prioritas yang harus diutamakan dalam pelaksanaan APBD-Perubahan terutama belanja-belanja yang sifatnya menggantung yang hanya dianggarkan tidak full sampai 12 bulan.
“Mungkin hanya dianggarkan 6 bulan atau 8 bulan, ini yang harus diperhatikan. Sementara hal-hal yang prioritas seperti gaji, tunjangan kinerja, listrik, air itu kita sepakati menjadi prioritas, dan kegiatan lainnya pastikan full sampai Desember 2021.” ucapnya.
Ditambahkan Zukri, termasuk juga monitor progres usulan PEN, karena ini dalam rangka menunjang dan mendukung beberapa kegiatan dalam rangka menghadapi covid 19 untuk mendukung perekonomian di Pohuwato khususunya.
“Serta pula percepatan RPJMD yang alhamdulillah telah masuk pada tahapan pembahasan DPRD dan kita oprtimis sebelum 6 bulan insya Allah Perdanya sudah bisa disahkan.” pungkasnya.(JL)
