DPRD POHUWATO (barometernewsgo.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, menggelar rapat bersama masyarakat penambang perihal pengawalan realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Dimana, perwakilan masyarakat penambang tersebut mendatangi gedung DPRD dalam rangka menanyakan realisasi legalitas pertambangan atau WPR dan IPR yang berlangsung di Ruangan Rapat DPRD, Senin (8/3).
“Mereka hanya menuntut percepatan WPR dan IPR, karena mereka tidak yakin pengurusan WPR dan IPR ini tidak dikawal oleh DPRD,” ujar Wakil Ketua Idris Kadji
Menurutnya, DPRD saat ini siap mengawal sampai ke kementrian yang terlibat dalam persoalan tersebut. “Alhamdulillah saya sudah koordinasi dengan pak Bupati Insha Allah, kami kawal sampai ke Kementrian dalam Negeri (KEMENDARI) bahwa sudah sejauh mana perkembanganya. Dijadwalkan sesudah prosesi Adat Mopotilolo ini,” Ujarnya
Lebih jauh kata Idris Kadji, pertemuan tersebut sebagai bentuk silahturahmi antara masyarakat penambang dengan anggota DPRD itu sendiri.
“Mereka datang bersilahturahmi memperntanyakan sudah sejauh mana pengurusan WPR ini,” tukasnya.(**)
