Oleh: Muchlis S.Huntua, S.Ag, M.Si
Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukan sekadar aktivitas administratif atau teknokratis, melainkan amanah moral dan spiritual. Kekuasaan dipahami sebagai titipan yang kelak dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Karena itu, kualitas batin seorang pemimpin menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan keberkahan pembangunan daerah. Konsep inilah yang dikenal sebagai diplomasi langit, yakni ikhtiar menyandarkan kerja-kerja kepemimpinan pada nilai-nilai ilahiah.
Dalam konteks kepemimpinan daerah, diplomasi langit dapat dibaca pada praktik kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, yang menekankan dimensi spiritual dalam menjalankan amanah pemerintahan. Konsistensinya menjalankan puasa sunah Senin–Kamis bukan sekadar ibadah personal, tetapi mencerminkan etika kepemimpinan Islam. Puasa melatih pengendalian diri, kejernihan niat, dan kesadaran akan batas moral kekuasaan.
Rasulullah SAW mencontohkan puasa Senin–Kamis dan menjelaskan bahwa amal perbuatan manusia diangkat pada hari-hari tersebut. Pesan moralnya jelas: di tengah kesibukan mengelola urusan publik, hubungan vertikal dengan Allah harus tetap terjaga. Inilah fondasi diplomasi langit—menyatukan ikhtiar pembangunan dengan doa dan ketakwaan.
Al-Qur’an menegaskan bahwa tujuan puasa adalah membentuk ketakwaan.
Dalam teori etika Islam, takwa berfungsi sebagai pengendali batin (inner moral control) yang lebih kuat daripada pengawasan eksternal. Pemimpin yang bertakwa akan bersikap jujur meski tidak diawasi, adil meski memiliki kekuasaan, dan sederhana meski memiliki akses terhadap fasilitas negara. Nilai ini menjadi penyangga utama agar kekuasaan tidak tergelincir pada penyalahgunaan wewenang.
Pemikiran politik Islam klasik menguatkan pandangan tersebut. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan bertumpu pada kemaslahatan publik, sementara Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa rusaknya negara sering kali berawal dari rusaknya hati pemimpin. Karena itu, tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa menjadi syarat penting kepemimpinan. Puasa menjadi instrumen efektif dalam membentuk kesadaran etis dan kepekaan sosial seorang pemimpin.
Pandangan ini sejalan dengan teori kepemimpinan modern, seperti servant leadership yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan kepentingan publik, ethical leadership yang menekankan integritas dan keteladanan moral, serta spiritual leadership yang memandang nilai transendental sebagai sumber kekuatan dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, spiritualitas tidak bertentangan dengan profesionalisme, tetapi justru memperkuatnya.
Sejarah Islam memberikan teladan konkret. Umar bin Khattab RA dikenal sebagai pemimpin yang tegas terhadap ketidakadilan, namun sangat takut berbuat zalim. Kesalehan pribadinya—termasuk kebiasaan berpuasa dan bermuhasabah—melahirkan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial. Teladan ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak menjauhkan pemimpin dari realitas, tetapi mempertajam nurani kekuasaan.
Dalam konteks Gorontalo, daerah yang memiliki identitas religius kuat dan tradisi sosial yang menjunjung nilaih kebersamaan, kepemimpinan yang memadukan pembangunan dan etika menjadi kebutuhan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada capaian fisik dan ekonomi berisiko kehilangan ruh kemanusiaan jika tidak ditopang oleh nilai moral dan spiritual.
Tradisi silaturahim melalui buka puasa sunah di masjid juga memiliki makna strategis. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid berfungsi sebagai pusat peradaban—tempat ibadah, musyawarah, dan penguatan solidaritas umat. Kehadiran Gubernur Gusnar Ismail dalam silaturahim dan buka puasa sunah bersama masyarakat di masjid mencerminkan kepemimpinan yang membumi dan inklusif. Masjid menjadi ruang perjumpaan setara antara pemimpin dan rakyat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik sebagai modal sosial pembangunan.
Diplomasi langit pada akhirnya menegaskan bahwau kepemimpinan daerah membutuhkan keseimbangan antara kecakapan teknokratis dan kedalaman spiritual. Ketika hubungan dengan Allah terpelihara, kebijakan publik diharapkan lahir dengan nurani, kejujuran, dan tanggung jawab. Dari sinilah etika kepemimpinan daerah menemukan pijakannya—menghadirkan pembangunan yang maju, religius, dan berkeadaban.
Penulis:
1. Pejabat Pelaksana (Kord. Humas Infokom) Satpol PP Prov. Gorontalo
2. Pengajar Universitas NU Gorontalo Fak. Pemerintahan, Hukum & Kesos
