POHUWATO (barometernewsgo.com)-Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga membuka kegiatan sosialisasi awal yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) tentang Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam rangka penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab. Pohuwato tahun 2025-2029, Rabu (17/7).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendapatkan masukan konstruktif yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kawasan-kawasan yang menjadi prioritas penanganan bencana.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas PUPR tersebut juga dihadiri Wakil Bupati, Suharsi Igirisa, Direktorat Pemetaan Evaluasi Risiko Bencana BNPB RI, Aspirmanto Wasono, S.Si,. M.DistMgt, perwakilan Forkopimda Pohuwato, Sekda Iskandar Datau, Asisten, Pimpinan OPD, tokoh masyarakat, media, LSM, praktisi, akademisi dan para pemerhati kebencanaan.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul mengatakan, Kabupaten Pohuwato termasuk kawasan rawan bencana yang selama ini sering terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.
Kejadian-kejadian tersebut memberikan pengaruh negatif terhadap jalannya roda pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.
Dampak negatif dan kerugian yang ada kata Bupati, pada dasarnya dapat dikurangi apabila terdapat data dan analisa yang memadai dalam hal pengkajian risiko bencana.
Dalam rangka itulah Pemerintah Daerah melalui BPBD mendorong percepatan menyusun dokumen kajian risiko bencana untuk dapat menghasilkn dokumen KRB yang real dan akurat sebagai acuan untuk memetakan serta meminimalisir risiko bencana serta sebagai referensi untuk perencanaan pembangunan kedepan Kabupaten Pohuwato.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat tentu saja sangat mengharapkan penyusunan kajian risiko bencana ini dapat mengidentifikasi potensi ancaman bencana, jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana, sehingga dapat ditekan se-minimalisir mungkin.
Untuk itu, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditengah-tengah kesibukan meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada Kabupaten Pohuwato dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Pohuwato, Abdul Muthalib Dunggio, melaporkan tujuan dari kegiatan antaranya sebagai parameter dalam pemenuhan standar pelayanan minimum penanggulangan bencana.
Menurutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan selama 4 bulan ini menghadirkan narasumber dari BNPB, masing-masing, Asfirmanto Wasono, S,Si, M.DistMgt, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. BNPB RI, Sumardani Kusmajaya, SP,. M.Si, Perencana Wilayah Analis Utama, BNPB, serta Osmar Shalih, S.Si.,M.Si, Geografi, Pemetaan, BNPB.
“Penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemda, tapi juga perlu ada kepedulian bersama dari semua stakeholder, termasuk di dalamnya para pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri harus punya komitmen dan tanggung jawab bersama dalam penanganan penanggulangan bencana dalam suatu daerah”,pungkas Kalaksa BPBD Pohuwato, Abdul Muthalib Dunggio.(BMW-3)