POHUWATO (barometernewsgo.com)-Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menghadiri sekaligus melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo.
Pada kesempatan ini, Bupati Saipul Mbuinga didampingi Kepala Dinas (Kadis) Nakertrans Nizma Sanad, bersama Kabid Penempatan dan Pelatihan, Mina Bouty, dan Kabid Hubungan Industrial, Salma Husa, Kepala Bapppeda, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda Pohuwato, Senin, (03/06/2024).
Penandatanganan nota kesepakatan ini dirangkaikan pula dengan peluncuran Posko Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Gorontalo yang berlangsung di aula Rumah Dinas Jabatan Gubernur yang dihadiri langsung Pj. Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin,MEM, Kepala BP2MI RI, Benny Rhamdani.
Kegiatan itu diawali dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BP2MI RI dengan pemda se-Provinsi Gorontalo.
Nampak Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga ikut melakukan penandatanganan tersebut bersama Kepala BP2MI RI, Benny Rhamdani.
Adapun maksud tujuan dilakukannya nota kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dapat membentuk sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman illegal pekerja migran Indonesia.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Bupati Saipul menjelaskan, nota kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara BP2MI dan pemerintah daerah dalam hal penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Kesepakatan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan pelatihan dan keterampilan calon pekerja migran hingga upaya pelindungan mereka di negara tujuan.
Bupati Saipul juga menyatakan pentingnya kerja sama ini untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran asal Gorontalo khususnya dari Kabupaten Pohuwato.
“Kita harus memastikan bahwa para pekerja migran kita mendapatkan pelatihan yang memadai dan pelindungan yang optimal, baik sebelum keberangkatan maupun selama bekerja di luar negeri” jelasnya.
Nota kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut.
Disisi lain, Bupati Saipul berharap dengan adanya nota kesepakatan ini, penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, khususnya dari Provinsi Gorontalo, dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
“Penandatanganan nota kesepakatan ini menandai langkah maju dalam upaya melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia, yang merupakan salah satu aset penting bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional”,ujarnya.(HT)
