KABGOR (barometernewsgo.com)-Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Roni Sampir melakukan pertemuan koordinasi dengan BPJS Kesehatan, KPU dan Bawaslu guna membahas Jaminan Kesehatan (Jamkes) bagi penyelenggara Pemilu Tahun 2024.
Pada pertemuan yang berlangsung di ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo, Senin (5/2) tersebut, Sekda menjelaskan, komitmen pemerintah daerah untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo dapat mengakses layanan dasar kesehatan sudah diwujudkan pada akhir tahun 2023 hingga 2024.
Untuk itu, dalam rangka mendukung dan mensukseskan Pemilu 2024 ini, Pemerintah Kab. Gorontalo kembali memberikan perhatian khusus berupa jaminan kesehatan bagi penyelenggara Pemilu
Dijelaskannya, dari 14.000 jumlah penyelengara Pemilu terbagi kurang lebih 12.200 dari KPU dan 1.800 Bawaslu sudah 90% sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.
Meskipun, dari KPU terdapat 7 dan Bawaslu 446 orang masih dalam proses reaktifitasi, maka sesuai rapat bahwa bagi penyelenggara yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS.
“Oleh karena itu komitmen pemerintah daerah dalam mengsukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Gorontalo terlaksana dengan baik,” ujar Roni.
Dirinya mengungkapkan, sebagai evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya banyak penyelengara Pemilu dengan beban kerja yang begitu berat mengalami sakit dan meninggal.
“Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah, dalam meminalisir melalui pengurangan jumlah pemilih di TPS dan mereka terdaftar di BPJS dapat terwujud dengan baik,” ungkapnya.
Saat ini pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan melakukan skrining seluruh penyelengara Pemilu dan sudah ada beberapa hasil dari pemeriksaan tersebut.
Adapun beberapa hasil pemeriksaan terutama yang tidak sehat terus dilakukan penanganan lebih lanjut, bila terdapat ada yang tidak bisa direkomendasikan sebagai penyelenggara.
“Untuk segera disampaikan secara tertulis kepada KPU maupun Bawaslu, sehingga mereka masih punya waktu menggantikan penyelengara tersebut,” tandas Roni.
Sementara itu Kepala BPJS kesehatan Provinsi Gorontalo Djamal Adriansyah, mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap proses pendaftaran penganggaran.
Bagian yang terpenting adalah proses skrining riwayat kesehatan bagai 14.000 penyelengara, untuk memastikan pemilu bisa berjalan lancar dengan baik,” ucap Djamal
Karena hasil skrining itu akan muncul output beresiko namun sesuai hasil pertemuan akan ada penanganan lebih lanjut sehingga bisa menjalankan tugasnya nanti.
Untuk mengantisipasi resiko yang tidak diinginkan.
“Kami berharap proses ini segera selesai jika terdapat resiko bagi penyelenggara langsung ditangani oleh Dinas Kesehatan rumah sakit, dan puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan,” pungkasnya.(BMW-05)
