KABGOR (barometernewsgo.com)- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD), upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini disampaikan, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Dr. Roni Sampir menjadi narasumber pada Talk show ETPD Digitalisasi to Bumi Hulontdalo (Domino) Tahun 2023 di Lapangan Sport Center Limboto Minggu, (20/08/2023).
Untuk mendukung sistim EPTD bisa berjalan baik butuh kerjasama dengan pihak perbankan, dan paling penting juga adalah melakukan edukasi kepada masyarakat.
“Tentunya, dalam pengunaan dan instrumen kanal-kanal ini dalam melakukan transaksi, baik masyarakat pengusaha maupun konsumen termasuk juga pemungutan pajak dan retribusi daerah,” ujar Roni.
Disisi lain penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) di Kabupaten Gorontalo, terus meningkatkan di tingkat kecamatan maupun desa untuk pemungutan PBB dan BPHTB.
Tak hanya itu beberapa OPD, sudah melakukan transaksi melalui QRIS baik, Disperindag, Parawisata dan Bappenda. Serta di bulan depan retribusi bagi rumah sakit, persampahan dan puskesmas.
“Sebab kami menargetkan di Tahun 2024 nanti, pengunaan transaksi melalui QRIS di akan tercapai, semoga dengan digitalisasi ini pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo berjalan baik dan transparan,” ungkapnya.
Terkahir, ia menyampaikan perkembangan terkait IETPD wilayah Sulawesi Semester II Tahun 2022 Provinsi Gorontalo rangking empat dengan skor 90,6%. Walaupun masih dibawah provinsi lain.
Namun untuk wilayah Provinsi Gorontalo kategori kabupaten, Pemkab Gorontalo mendapat skor 99,3%. Peringkat pertama di wilayah Kabupaten se-Indonesia Timur.
“Oleh karena itu, sangat luar biasa kinerja Pemerintah Daerah melalui OPD terkait, Kecamatan maupun di desa maksimal dalam upaya melaksanakan sistim EPTD tersebut,” pungkas Roni.(**)
