POHUWATO (barometernewsgo.com)- Belum adanya kejelasan terkait kaplingan milik para penambang di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia untuk diganti rugi pasca dilakukannya pendataan oleh satgas yang dibentuk pemerintah daerah. Ratusan perwakilan penambang mendatangi rumah jabatan Bupati dan ingin bertemu langsung dengan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Senin, (7/8/2023).
Dengan didampingi Asisten Pemkesra, Arman Mohamad, Kepala Satpol PP, Nikson Pakaya dan Sekretaris Kesbangpol, Yuslan Samadi, Bupati Saipul menjelaskan bahwa dalam satu atau dua hari kedepan dokumen terkait kaplingan akan diserahkan oleh satgas dan akan diterima oleh Forkopimda Pohuwato.
Menurut Bupati, keterlambatan bukan karena ada unsur lain, akan tetapi banyaknya dokumen yang diverifikasi serta keberadaan dari Forkopimda itu sendiri. Artinya, pada penyerahan nanti harus melibatkan dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Pohuwato.
“Terima kasih telah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan urusan penyelesaian kaplingan yang ada di wilayah izin usaha pertambangan KUD”,jelas Bupati.
Menurut Bupati Saipul, selama ini Forkopimda telah melakukan upaya-upaya terkait dengan penyelesaian tersebut yang lebih awal telah membentuk tim satgas.
” Alhamdulillah, mereka telah menyelesaikan tugasnya yang dibantu oleh Kesbangpol melakukan verifikasi pendataan. Dalam pendataan kami telah tekankan kepada personal Satgas dibantu oleh Kesbangpol agar benar-benar keakuratan data yang Alhamdulillah data tersebut sudah ada di kesbangpol dan akan diserahkan kepada kami melalui satgas”,terang Bupati Saipul.
Selanjutnya, setelah dokumen ini diterima maka Pemerintah Daerah akan mengundang perusahaan dan selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan yang berada di Jakarta.
Insya Allah setelah kegiatan 17 Agustus kami akan berangkat menemui pimpinan tertinggi dari perusahaan Pani Gold Project (PGP) dan akan menyodorkan dokumen tersebut.
Menurut Bupati,Pemerintah tidak sebatas menyerahkan kepada perwakilan akan tetapi didahului kesepakatan bahwa hal ini akan dibawa ke pimpinan tertinggi. Ini adalah komitmen pemerintah dalam rangka penyelesaian masalah.
Diakui pula terlalu lama satgas bekerja karena jangan sampai data yang disodorkan nanti dibelakang hari bermasalah.
“Kami tegaskan kepada satgas bekerja seobjek mungkin karena terkait dengan persoalan kepemilikan lahan”,pungkas Bupati Saipul
Ditambahkan Bupati Saipul Mbuinga, persoalan yang telah lama ini harus diselesaikan secepatnya dalam rangka untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di daerah.
“Kami akan mengawal dokumen ini, apa yang menjadi harapan saudara penambang adalah menjadi harapan kami pula”,tutup Bupati Saipul.(**)
