POHUWATO (barometernewsgo.com) – Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), DPRD Kabupaten Pohuwato gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di yang dihadiri Kadis Sosial, Sektretaris PMD, Camat Popayato, Karyawan Kantor Pos, TSK Kecamatan, dan Kepala Desa se-Kecamatan Popayato, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Pohuwato, Senin (6/9/2021).
Usai rapat Ketua DPRD Nasir Giasi menyampaikan bahwa Kantor Pos harus menjalankan penyaluran BST ini sesuai juknis yang mereka terima.
“Kalau melihat penjelasan tadi dari sisi juknis kami melihat itu di langgar.” jelas Nasir Giasi.
Untuk meminimalisir pelanggaran itu, Nasir Giasi akan merekomendasikan kepada pemerintah ada satgas yang dibentuk untuk mengawasi BST yang ada di masing-masing desa.
Bukan hanya itu Nasir Giasi beserta teman-teman dari semua fraksi menekankan Kepala pemerintah daerah sudah harus ada penempelan bantuan di masing-masing desa.
“Supaya masyarakat tidak mengalami kebingungan dimana mereka mendapatkan bantuan tersebut.”ujar Nasir.
Menanggapi pernyataan Wakil Ketua akan dibawah keranah hukum, kata Nasir Giasi, akan di bicarakan dalam rapat internal.
“Suara beliau suara 1 fraksi, juga akan dengarkan suara-suara fraksi lain.” tandasnya. (JL)
