GORUT CERIA (barometernewsgo.com)-Pemerintah Daerah Gorut Dalam hal ini Sekretaris Daerah Ridwan Yasin menilai bahwa Aktifitas Donasi dari sejumlah Masyarakat yang berlangsung Senin (23/12) tepatnya di depan kantor Bupati itu Pungutan liar (Pungli).
“Pihak kami tidak pernah meminta atau menyuruh mereka untuk mengumpulkan dana yang katanya peduli atas pemutusan aliran listrik oleh Perusahaan listrik Negara ( PLN ). Oleh sebab itu, Sekda menyayangkan hal demikian tanpa konfirmasi dan komunikasi dengan pihak kami terkait kronologi pemutusan aliran listrik langsung serta merta melakukan aktifitas Donasi, “ujar Ridwan.
“Pemutusan aliran listrik terjadi tanggal 21 Desember hari sabtu di Sekretariat Daerah kantor Bupati, hanya berselang satu hari kemudian pada hari Senin 23 Desember telah di nyalakan kembali lampu di Setda oleh Pihak PLN, “ungkap Sekda.
Pemberitaan di salah satu Media Swasta Nasional bahwa yang diputuskan aliran listrik selain Setda kantor Bupati, media swasta tersebut memberitakan juga Rumah Dinas Bupati dan Lampu penerangan jalan, media tersebut keliru yang sebenarnya hanya Sekretariat Daerah kantor Bupati yang di putuskan oleh PLN, “ujarnya.
Disamping itu saat dihubungi lewat Staf perlengkapan Umum Bahrudin Rahim menjelaskan dirinya tidak menerima Dos Donasi seperti yang terlihat dalam ulasan media Nasional, dia hanya sempat memegang dos itu dan tanpa bicara panjang mengembalikan Dos itu pada pihak Donasi.
Lebih lanjut Bahrudin menjelaskan Kronologi Penagihan PLN pada bendahara Setda Irwan Usman disebabkan dirinya merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam penagihan Pembayaran Listrik PLN secara administrasi.
“Penagihan listrik untuk perbulannya oleh PLN terhadap Pihak Setda itu dalam satu bulan biasa di bayarkan tujuh puluh satu juta kadang tujuh puluh dua juta, nah untuk Desember kami ditagih 81 juta, lebih jelasnya lagi yang ditagih dalam lingkup Setda itu hanya 16 juta karena ketambahan penerangan jalan umum (PJU) di setiap Kecamatan di bebankan pada Setda hingga mencapai angka puluhan juta.
“Saldo hanya bisa di tarik tujuh puluh juta berdasarkan DPA sisanya menyusul setelah kami melakukan penagihan kembali untuk melengkapi pengihan yang di maksud di keuangan Daerah, kami akan memberikan dulu tujuh puluh juta namun PLN tidak setuju, pembicaraan ini hari jumat tanggal 20 Desember, “jelasnya.
“Kami sudah berusaha meyakinkan Pihak PLN untuk menerima yang tujuh puluh juta ini akan tetapi mereka tidak menyetujuinya bahkan mengancam akan memutuskan aliran listrik, akhirnya pertemuan yang terjadi di ruang Bendahara Setda itu tidak menemui titik terang hingga hari sabtu pihak PLN memutuskan aliran listrik dari Gardu molinggapoto tidak jauh dari kantor Bupati yang aliran listrik tersambung ke kantor Bupati, “urai Bahrudin.
“Nah Opini yang terbangun soal kami menunda pembayaran atau punya tunggakan listrik itu tidak benar, buktinya itikad kami baik, pihak kami sudah berupaya memberikan tujuh puluh juta awal dan sisanya akan kami urus tagihannya apalagi penagihan uang itu diatur dalam sistem kalau kami memaksakan penarikan delapan puluh satu juta berarti kami melanggar karena itu bakal jadi temuan BPK, “tandas Burhanudin Rahim saat di konfirmasi oleh awak media.
Lebih lanjut Sekda menegaskan pemberitaan dan pernyataan sejumlah pihak soal kami tidak mampu membayar itu salah, Pemda tidak punya masalah dengan PLN malah pemda Gorut banyak membantu PLN dari ratusan Juta hingga miliar APBD kami kucurkan untuk PLN Gorut setiap tahunnya banyak anggaran yang kami arahkan ke PLN, “entah apa yang merasuki mereka” sehingga tega memutuskan aliran listrik ke Setda, “pungkas Ridwan.
“Demikian pula soal Donasi kami tidak menerima pemberian mereka , sebab itu Pungutan liar, yang membayar tagihan listrik itu Pemda bukan donasi yang kemarin itu, “tegas sekda saat di temui siang tadi di sela sela kunjungannya di RS Aloei Saboe Kota Gorontalo dalam rangka menjenguk Sekretaris Dinas pendidikan Gorut Irwan Usman yang terbaring sakit.(MM/Adv)
