GORUT CERIA (barometernewsgo.com) – Wakil Bupati Gorontalo Utara (Wabup Gorut) Thariq Modanggu mengatakan pemerintah daerah sangat mensupport lahirnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Gorontalo Utara. Hal ini disampaikan Wabup Thariq, usai membuka laporan pendahuluan review dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Gorontalo Utara, di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (17/12) kemarin.
“Kita mensupport dan meminta konsultan menyesuaikan berdasarkan data-data yang terupdate, walaupun juga itu data-data dari OPD, tetap harus diverifikasi, karena RISPAM ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kaitan dengan kebutuhan air di ibu kota,” tutur Thariq.
Menurutnya, review ini penting dalam rangka menghasilkan dokumen RISPAM yang benar-benar mendukung program pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun Gorontalo Utara. “Yang kedua, kebutuhan masyarakat dan yang ketiga, dampak-dampak yang diakibatkan oleh mobilitas dan pergerakan penduduk, ini tentu berpengaruh,” ujarnya.
Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Ka Oki ini meminta agar laporan review ini benar-benar disupport oleh data yang valid dari OPD terkait, misalnya BLH, juga didukung oleh PUDAM, terhadap perencanaan itu sehingga dokumen ini benar-benar akan jadi rujukan penyediaan air dan juga pemanfaatan air di Gorontalo Utara lima tahun kedepan.
“Kami juga berharap dokumen ini akan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan air baku tanah, pencemaran dan lain sebagainya. Apalagi, tadi (kemarin) juga kami mengecek, ternyata evaluasi dari BLH, bahwa IPAL di rumah sakit dan puskesmas itu tidak jalan, dan ini bisa berbahaya,” tukasnya.
Lebih lanjut Wabup Thariq berharap dokumen yang dihasilkan nanti benar-benar memberikan acuan bagi penyediaan air minum, kaitannya dengan penyediaan instalasi dan apa-apa yang harus dikerjakan, juga berkaitan dengan tingkat ketaatan dari pengguna pemanfaatan air, seperti di tingkat PUDAM maupun kebutuhan rumah tangga.
“Saya kira itu yang menjadi harapan kami sehingga betul-betul penyusunan laporan ini benar-benar diback-up dengan data teknis yang benar-benar terupdate dari OPD terkait, sehingga dokumen review ini bisa benar-benar sesuai dengan regulasi ketentuan yang ada, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(MM/Adv)
