barometernewsgo.com (GEMILANG)-Di tengah gencarnya upaya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menurunkan angka kemiskinan, prosentase jumlah masyarakat miskin dan rentan cenderung mulai berkurang secara signifikan. Namun, gencarnya upaya ini masih terdapat pula kasus warga miskin yang tidak menerima layanan perlindungan sosial (social protection) secara komprehensif, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima manfaat dari program yang tersedia walaupun layak menjadi penerima. Hal ini membutuhkan terobosan inovasi dan optimalisasi kinerja pelayanan publik yang baik.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo DR. Zainal Abidin Umar, M.Si mengatakan “problema dalam membangun social welfare cukup kompleks dan mendesak yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan komplementaritas, sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara layak”.
Dalam menangani permasalahan sosial terutama yang berkaitan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), baik perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dikarenakan suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, maka Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo melakukan terobosan dengan membangun Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sejak tahun 2018.
Menurut DR. Zainal “Fungsi SLRT adalah memudahkan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap program-program peningkatan kesejahteraan sosial dan kemudian merujuknya kepada lembaga terkait, Di Desa/Kelurahan di bentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). Sejak penumbuhan awalnya, baru 2 yang terbentuk yaitu PUSKESOS Pilolalenga dan PUSKESOS Bongongoayu dan diharapkan semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Gorontalo mengadopsi sistem ini karena layanannya berbasis IT yang terhubung langsung dengan PUSDATIN Kemensos RI”.
Kadis Sosial yang juga sebagai Manager SLRT mengatakan bahwa “Sudah saatnya Pemerintah Desa/Kelurahan menerapkan PUSKESOS karena sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, mengingat luasnya rentang kendali wilayah pemerintahan kita. Teknologi adalah jawabannya sebagai wujud penerapan Electronic Government (E-Gov.)”
Sebagai bidang yang terkait langsung menangani SLRT ini, Kabid Pemberdayaan Sosial Bonny AR. Moonti mengatakan “Kedepan, sistem layanan ini akan ditingkatkan kualitasnya karena sangat membantu kita dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi dan kota) sesuai dengan kebutuhan.
SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Hal ini dapat menyatukan langkah bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat miskin/rentan dengan fokus program dan tepat sasaran. Sehingga penyelenggaraan SLRT mampu memperkuat hubungan jejaring kerja antara pusat dan daerah melalui potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) atau unit-unit pelayanan sosial yang ada, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Tentunya regulasi, anggaran, administrasi, manajemen dan SDM kunci keberhasilannya”.
Sebelumnya telah diadakan pertemuan Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi Data SLRT di Aula Dinas Sosial. Dalam arahannya Kadis Sosial menyampaikan “Kita masuk dalam 60 penumbuhan SLRT baru sejak tahun 2018. Kemensos memberi apresiasi positif dengan memberikan score tertinggi dalam pencapaian saat ini. Hari ini Tim BPKP dan Dinas Sosial Provinsi akan meninjau langsung progresnya. Sejak awal penumbuhan SLRT dan PUSKESOS mendapatkan fasilitas berupa Tablet, Supervisor berupa Laptop, Manager berupa Laptop dan Personal Computer, ”Sarana prasarana ini akan kita tambah seiring penumbuhan PUSKESOS baru, kita harapkan Pemerintah Desa/Kelurahan proaktif membangun PUSKESOS sebagai wujud profesionalisme percepatan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Kita berharap sistem ini mampu menjawab harapan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo” tandasnya. (BMW02)
