GORUT CERIA (barometernewsgo.com)- Wakil Bupati Gorontalo Utara (Wabup Gorut), Thariq Modanggu telah menyerahkan hasil inspeksi mendadak (sidak) tahap 1 di 30 desa dan 2 kantor camat kepada Bupati Gorut Indra Yasin, Selasa (15/10).
Selama sidak di 30 desa dan 2 kantor camat, Wabup Thariq mengaku mendapati sebanyak 26 temuan yang menyangkut beberapa poin. Yang pertama, soal administrasi desa. Yang kedua, soal dokumen perencanaan kesesuaian RPJMDes, RKPDes.
Kemudian yang ketiga, soal penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Kemudian yang keempat, soal BUMDes.
“Nah, empat poin itu yang menjadi sorotan di 26 temuan itu. Soal BUMDes kita ingin agar ada evaluasi. Bukan hanya evaluasi secara administratif normatif, tapi juga analisis terhadap progres support dari bisnis plan masing-masing BUMDes. Supaya tidak hanya memberi penyertaan modal secara terus menerus, tapi efek secara ekonomi tidak jelas,” papar Thariq.
Sehingga Wabup Thariq pun telah menawarkan beberapa solusi yang kemudian telah termuat dalam dokumen yang kemudian telah diserahkan kepada Bupati Indra Yasin.
Beberapa solusi yang harus dilakukan, sebagaimana kata Thariq, misalnya dari 26 temuan itu kan ada 17 solusi yang ditawarkan atau sebagai langkah-langkah perbaikan, termasuk masalah penerbitan peraturan bupati (perbup), misalnya perbup tentang kewenangan desa, perbup tentang penataan administrasi, perbup tentang pengembangan BUMDes dan segala hal yang terkait dengan BUMDes, juga adanya bimtek-bimtek, semacam bimtek penyusunan perdes dan perkades, kemudian pemantapan pengisian atau pembuatan profil desa.
“Termasuk soal pendataan tanah desa, karena ini sering menimbulkan persoalan-persoalan tanah yang tidak memiliki dokumentasi,” ungkapnya.
Selanjutnya setelah sidak tahap 1 ini, Thariq mengatakan dirinya akan melanjutkan sidak tahap 2, juga ke desa-desa dan kantor kecamatan, termasuk kantor-kantor OPD, “Kata Thariq.
Saya sudah melaporkan sudah ada 3 OPD yang dilakukan sidak. Sehingga pak bupati mengatakan harus dilanjutkan terus, baik desa, kecamatan maupun OPD,” tandasnya.(MM/Adv)
