BGP Gorontalo Menggelar Wicara Pencegahan-PenangananTindak Kekerasan di Sekolah dan Pemberdayaan Guru BK

GORONTALO (barometernewsgo.com)-Dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan yang akhir-akhir ini terus merebak, Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo menggelar Wicara yang bertemakan, “Pecegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan serta Pemberdayaan Guru BK”.

Kegiatan yang berlangsung di Grand Palace Convention Centre Kota Gorontalo ini, dibuka secara resmi oleh Pj. Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin, Senin (2/12).

Dalam laporannya, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Eky Aristanto Punu mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan percepatan akselerasi program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), terkait program pemberdayaan Guru Konseling tahun 2025 yang saat ini tengah disosialisasikan, dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan.

Kegiatan ini juga merupakan upaya BGP Provinsi Gorontalo untuk mensosialisasikan Permendikbudristek RI Nomor 46 tahun 2023 tentang Tim Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan.

Oleh karena itu, ungkap Eky Aristanto Punu, BGP Provinsi Gorontalo pada kegiatan ini mengundang seluruh pemangku kepentingan se Provinsi Gorontalo untuk memberikan sumbangsih pemikiran, terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan dan pemberdayaan Guru BK.

Melalui kegiatan ini diharapkannya, akan lahir komitmen dari seluruh stakeholder agar ke depan secara bersama-sama melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap anak bahkan kekerasan terhadap perempuan.

Sementara itu Pj. Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin dalam sambutannya mengatakan, urgensi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah.

Menurutnya, dari laporan tindak kekerasan di satuan pendidikan menunjukkan, bahwa saat ini masih sangat penting untuk membuka ruang diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan agar persoalan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan dapat dimitigasi sehingga dapat berkurang atau tidak terjadi lagi ke depan.

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2023 terdapat 3 ribu kasus tindak kekerasan terhadap anak yang sebagian besar terjadi di lingkungan pendidikan. Bahkan survey terbaru menunjukkan, bahwa 1 dari 5 orang siswa di Indonesia mengalami tindak kekerasan fisik dan verbal di lingkungan sekolah.

Di Provinsi Gorontalo sendiri ungkap Pj. Gubernur, tidak sedikit adanya laporan tindak kekerasan di sekolah meliputi perundungan, pelecehan dan tindak kekerasan lainnya. Fenomena ini ujarnya, menjadi peringatan bagi seluruh elemen di masyarakat untuk memperluas ruang diskusi dan mitigasi agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Di bagian lain, Pj. Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada jajaran BGP Provinsi Gorontalo yang telah melaksanakan kegiatan ini yang dinilainya sebagai salah satu instrumen penting dalam memberikan pembekalan-pembekalan dan penguatan terhadap pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan serta pemberdayaan Guru BK.

Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 300 orang peserta yang berasal dari berbagai unsur ini, menghadirkan pemateri, antara lain, Retno Listiyati, M.Pd aktivis dari Serikat Pekerja Guru Indonesia yang khusus didatangkan dari Jakarta, Fatmawati S. Khaly, SH, MH dari unsur Kejaksaan Tinggi Gorontalo, IPTU Pranti Natalia Olii, SH yang menjabat Direskrimum Polda Gorontalo dan psikolog Ratri Kartikaningtyas, M.Psi.

Peserta kegiatan nampak penuh antusias mengikuti paparan dari para pemateri serta sesi dialog yang dipandu oleh moderator Oktavianita Helingo yang kesehariannya, menjabat Kepala Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3A PPKB Kab. Bone Bolango.(BMW-3)