DPRD POHUWATO (barometernewsgo.com)-Menanggapi persoalan dan polemik Indomaret di Pohuwato, Ketua DPRD Nasir Giasi mendukung apapun yang menjadi kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Bupati Pohuwato.
“Kami mengikuti pemerintah daerah, ketika pemerintah menerima, maka kami berada di situ, sebaliknya, jika pemerintah Daerah menolak, maka DPRD juga berada disitu” tandas Ketua DPD II Golkar Pohuwato itu saat dihubungi usai Sidang Paripurna pengesahan 2 Ranperda usul inisiatif penetapan Propemperda tahun 2022 di ruang sidang DPRD Pohuwato, kemarin.
Nasir Giasi menegaskan, DPRD Pohuwato dalam konteks ini hanya sebagai pengawas, bukan sebagai eksekutor, sehingga keputusan ada di tangan Pemerintah Daerah.
“Sikap kami dari awal karena DPRD hanyalah pengawas bukan eksekutor semuanya menyerahkan sikap tersebut kepada pemerintah daerah”jelas Nasir
Nasir mengatakan kalau sikap pemerintah daerah pohuwato menolak, maka kami selaku lembaga DPRD akan mendukung langkah Bupati tersebut.
“Alhamdulillah tadi ada instruksi dan pak bupati telah menyampaikan,kalau sifat pemerintah daerah seperti itu maka kami selaku DPRD mendukung langkah yang di ambil oleh Pemda”kata Nasir
Untuk itu, menurut Ketua DPRD 2 Pariode ini, Indomaret maupun para investasi lainnya yang masuk ke Bumi Panua, seharusnya mengikuti tahapan kajian dan regulasi yang berlaku di Pemda Kabupaten Pohuwato agar terkesan punya adab.
“Saya kira kita daerah berkeadaban, daerah punya aturan, daerah yang regulasi,maka kami mendukung langkah langkah yang di ambil oleh Pemda. para investasi bukan saja Indomaret,semua investasi yang masuk di Kabupaten Pohuwato harus melalui tahapan kajian, regulasi serta peraturan yang berlaku di Kabupaten Pohuwato ini”ucapnya
Perihal cukong yang ada di Pohuwato, jika ada anggota DPRD terkait di dalamnya, maka Dirinya akan meneruskan ke badan kehormatan, untuk kemudian badan kehormatan menindaklanjuti apakah ini termasuk pelanggan kode etik dan lain sebagainya itu kita terus ke badan anggaran.
Disamping itu,Nasir menambahkan, semua fraksi terpantau melakukan rapat secara intens disemua fraksi untuk kemudian memantau keberadaan pembangunan ritel Indomaret dikabupaten Pohuwato.
“Sehingganya kami akan mengikuti pemerintah daerah, ketika pemerintah daerah menerima maka kami berada di situ ketika pemerintah daerah menolak maka DPRD berada di situ.(JL)
