Soal Dana Non Tunai Puluhan Kades Protes

1205
0

Gorut Ceria : Kebijakan Pemda Gorut untuk merubah pencairan Dana Desa dari sistem Tunai beralih ke Non Tunai menuai Protes dari Puluhan Kades, pasalnya kebijakan pemda lewat Bank Sulutgo ini di anggap memperlambat proses pembangunan

Protes ini disampaikan banyak kepala desa termasuk oknum Apdesi yang menolak namanya di beritakan

“Tidak usah di cantumkan nama saya . intinya kebijakan ini sangat tidak tepat sebab mengharuskan kades harus punya uang banyak, seyogianya model Non Tunai ini hanya cocok pada Siltap bukan pada penyaluran Dana Desa . Apalagi Dana Desa tahun ini sudah di tekankan oleh Menteri Desa agar di Swakelolakan agar mudah di rasakan oleh masyarakat. Belum lagi SDM aparat desa dalam perekrutan tidak mencantumkan keahlian yang disertai dengan legitimasi akuntansi”imbuhnya

“Jika dua oknum kades yang kini menjalani Hukuman akibat korupsi itu bukan Barometer Pemda , kecuali 30% kades kades teribat korupsi maka kebijakan Non Tunai merupakan alternatif . Dan tolong perlihatkan apa kebijakan ini tengah berlangsung secara nasional atau hanya Gorut ” tutup oknum kades ini

Kebijakan Bupati ini sangat tergesa gesa dan membuat program pembangunan Desa semakin tidak terarah dan jauh dari target ” tandasnya

Pemda Gorut dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ) melalui Sekretaris Tamrin Monoarfa pada awak media memberikan penjelasan soal niat atau rencana Pemda merubah sistem Tunai menjadi Non Tunai pencairan Dana Desa


“Saya kira ini sudah di sosialisasikan sebelum kebijakan ini di wajibkan, seluruh Apdesi Se Gorut telah kami undang dan 82% setuju dari 123 kepala desa ” tegas Tamrin Monoarfa

Tujuan Non Tunai ini agar kepala desa terhindar dari Praktek Korupsi . Contohnya saya pernah menyaksikan oknum Kades asal Kecamatan Ponelo memikul uang dari Bank Sulutgo sejumlah empat ratus juta sekian hampir lima ratus juta rupiah, bila terjadi hal yang tidak di inginkan maka yang dirugikan Masyarakatnya ” ulas Tamrin Monoarfa

Kami ingin menyelamatkan para kades kades terhormat , kami tidak ingin pejabat tertinggi di desa yang di anugerahi adat juga berlegitimasi terjebak akan desas desus dana desa yang menggiurkan
Kebijakan ini sudah dilaksanakan oleh 4 Kabupaten di provinsi Gorontalo termasuk kita Di Gorut ” tutup Tamrin Monoarfa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here