GORONTALO (barometernewsgo.com)-Dalam rangka membahas upaya dan strategi peningkatan kualitas dalam penentuan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Keuangan Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tengang Proyeksi Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (18/7) tersebut, merupakan salah satu implementasi dari amanat ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel dalam pemaparannya mengatakan, kegiatan FGD ini sangat penting mengingat PAD merupakan salah satu pilar utama dalam memajukan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara di sisi yang lain, PAD masih mengalami trend anomali jika dilihat dari data 10 tahun terakhir khususnya 5 tahun terakhir.
Oleh karena itu, kegiatan ini ungkap Sukril Gobel melibatkan tim Penyusun Proyeksi Pendapatan dari beberapa elemen seperti akademisi dan lembaga praktisi lainnya.
Diantaranya dari Universitas Ichsan Gorontalo serta dari unsur unsur dari dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Inspektorat Provinsi Gorontalo, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Badan Pengembangan Somber Daya Manusia Provinsi Gorontalo, RSUD Ainun Habibie.
Sukril Gobel berharap, kegiatan ini dapat mengindentifikasi tantangan dan peluang, yakni dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam perhitungan pajak dan retribusi daerah.
Selanjutnya dapat mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk proyeksi perhitungan pajak dan retribusi daerah.
Selanjuynya menyusun Strategi dan Rekomendasi, merumuskan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Langkah terakhir adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan yang sudah ada dan mencari alternatif kebijakan yang lebih baik.
Yang terpenting lagi adalah, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk pemerintah daerah, badan legislatif, dan sektor swasta.
Dari hasil FGD ini juga diharapkan dpaat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para peserta tentang proyeksi perhitungan pajak dan retribusi daerah melalui diskusi dan pertukaran informasi.(BMW-6)
