Gorut Ceria : Maraknya kasus yang menimpa beberapa oknum Kades seharusnya menjadi Warning buat individu setiap Pemangku kepentingan. Sejak Presiden RI Jokowidodo Mengeluarkan kebijakan soal dana Desa dengan jumlah yang fantastis, dana yang jumlahnya tidak main main itu telah dipersiapkan oleh Kementrian terkait pada tahun 2015 dengan peruntukannya seluruh desa di tanah air, kebijakan awal ini menelan anggaran Rp 20,76 Triliun, meski progresnya begitu sulit di implementasikan oleh setiap aparat desa namun dampak dana Desa ini menurut Menteri Desa Eko Putro Sanjojo manfaatnya sangat meliputi semua desa .
Presiden Jokowi pun bersikeras bahwa Pembangunan di seluruh desa wajib di dukung dengan dana Desa sebab negeri ini sangat besar, serapannya pun masih rendah akan tetapi Pemerintah pusat terus menggenjot kenaikan alokasi anggaran untuk kepentingan Desa bahkan di tahun 2018 Pemerintah telah berupaya kucuran dana Desa menjadi dua kali lipat Rp 120 Triliun
Disini kita bisa melihat maupun mengkaji betapa besar perhatian Pemerintah dan Kementerian terkait untuk pembangunan desa, dalam kutipan Menteri Keuangan Sendiri Sri Mulyani secara tegas dia menyampaikan ” lDana Desa untuk Masyarakat bukan untuk Pribadi Kades dan Aparat ” tapi masih saja ada Oknum Pejabat desa yang selalu bernafsu menyayat Anggaran DD
Berbeda dengan kisah di dua desa yang ada di kecamatan Anggrek, begitu banyak persoalan yang berhasil menjebak kedua oknum ini, karena saking parahnya membuat Tokoh adat terkemuka Anggrek dan panutan para Pemangku adat di wilayah Anggrek Raden Husain angkat bicara ” lJika ada laporan dan terbukti melibatkan kades yang seharusnya bergerak cepat adalah unsur BPD, lembaga BPD punya kekuatan penuh untuk mengambil langkah konkrit demi menyelamatkan Desa, sebaliknya tidak terbukti sikap BPD harus proaktif dengan mengundang Kades kemudian melakukan penelusuran atau membentuk tim pencari fakta “terang Raden
Ini bukan untuk desa desa yang bermasalah tapi untuk semua desa yang ada di Kecamatan Anggrek, harus teliti dan berhati hati dalam pemanfaatan dana desa, apalagi ini dimasa pandemi seharusnya ada gebrakan dan solusi bagi yang terdampak Covid -19
Jika kasus ini tidak di jadikan pembelajaran dan terus berulang ulang, khususnya kedua oknum ini masih diberi maaf oleh Pelapor dan mereka tetap saja berulah dan tidak mau taubatan Nasuha dan terbukti maka sudah sepantasnya ada Penunjukan Plt dan Kemudian BPD menyiapkan PAW “Ucap Raden Husain
Ketua Apdesi Provinsi Muis Hilala yang juga Kades Mootilango kecamatan Anggrek di hadapan Awak media saat di temui di kediaman kades Tolongio tanggal 8 agustus 2021 kemarin secara tegas menyampaikan “Semoga ini yang terakhir dan tidak akan terulang lagi, pihak Apdesi tengah berupaya memediasi persoalan ini, kami pun berharap Pelapor bisa memberikan kesempatan dengan memaafkan kedua oknum ini,dan ini hanya soal komunikasi saja “ujar Muis
Tapi harus wajib untuk keduanya merenungi dan memberikan pernyataan tidak mau mengulangi lagi, bila tidak Jalan satu satunya PAW
Di satu sisi sudah ada Nama yang telah dipersiapkan Masyarakat jika terbukti dan ditahan, yang mereka maksud “Ronal Arsyad dan untuk desa satunya lagi ada Dedi Usu yang namanya mulai mencuat dan di gadang gadang, tapi kami belum merespon sebab kedua rekan kami masih bisa diselamatkan dan akan berbuat yang terbaik untuk desanya ” tutup Muis.(Miton)
