GORUT CERIA (barometernewsgo.com)- Rencana Pemerinth untuk melakukan pemangkasan PTT dan GTT Besar besaran Mendapat respon dari Masyarakat Gorut, kali ini bukan soal PTT atau GTT melainkan Soal Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah ( TKP5D) .
Sala satu Warga Asal Pontolo yang juga Tokoh Masyarakat Lifain Buyunggadang atau lebih Akrab di sapa Wawalo Restars ini, menurutnya Pemerintah Jangan hanya fokus pada pemangkasan PTT maupun GTT yang katanya Membebani Anggaran, Sementara PTT lainnya di anggap tidak beraktivitas sebagaimana pegawai pada umumnya dipertahankan, olehnya pemerintah menganggap anggaran terlalu Mubajir
“Oleh sebab itu Wawalo meminta kepada Pemda Gorut dalam hal ini Bupati harus tegas terhadap tiga orang Tim kerja Bupati yang sering absen Kerja, yang tidak wujudnya batang hidung mereka atau tidak pernah hadir, menurutnya ketidak hadiran mereka bertiga bukan hanya sehari atau dua tiga hari akan tetapi selama berbulan bulan, “tandas Wawalo.
“Anehnya Dinas Keuangan Masih Mentransper gaji mereka lewat rekening yang terbilang cukup besar dan menjanjikan itu setiap bulannya, “ungkap Wawalo.
Disisi lain PTT dan GTT Gorut di paksa harus rela menerima kebijakan pemerintah padahal di dalamnya di dominasi putra putri Gorut sebaliknya Ke tiga Tim kerja ini di manjakan dan dilindungi oleh pemerintah khususnya Bupati, “Seharusnya mereka di berhentikan secara tidak terhormat. kalau perlu 2020 jangan ada lagi Tim kerja yang tidak profesionl serta tim kerja yang berasal dari luar daerah, “papar Wawalo.
Lebih lanjut wawalo berharap persoalan ini di seriusi oleh Bupati sebagai Penentu sekaligus pengambil kebijakan, jika tidak di tindaki secara prosedural akan jadi bahan perbandingan Putra putri Gorut yang berkapasitas sebagai PTT dan GTT saat ini, “tegas Wawalo.
Selain itu, saat dihubungi secara terpisah Sekda Ridwan Yasin Merespon positif Aspirasi tersebut, “menurutnya perlu di apresiasi, kerena sebagai fungsi pengawasan berupa masukan dari Tokoh Masyarakat itu sangatlah penting akan tetapi Subtansi dari pada Tim kerja Bupati adalah mengkaji serta menjadi pembanding OPD dalam Proses kebijakan, perda, dan pencapaian Kerja dalam kerangka pemerintahan Daerah, “jelas Ridwan.
TKP5D itu berbeda dengan ASN yang di tuntut kehadirannya minimal 90%, fungsi mereka fokus pada pengkajian Pengkajian yang Urgen lewat Laporan pembanding secara tertulis atau diskusi diskusi tentang teori yang nantinya akan di ambil oleh bupati Sebagai pegangan Kebijakan sesuai hukum prosedural Pemerintahan Daerah, “kata Sekda.
Semua Tim Kerja nertanggung jawab pada Bupati lewat Amanah yang di embannya, “Saya melihat ke tiga orang yang di maksud tersebut masih aktif memberi Sumbangsi, buktinya satu minggu lalu ketua TiM kerja AA sempat menghubungi saya di ruang kerja, begitu Pula Muhtajim, Raymon, Rasdi apalagi laporan kerjanya langsung ke Bupati, Roy Ahmad dia sering diskusi soal pemaparan kerja pembanding OPD bersama saya di ruangan,”paparnya
Artinya pada prinsifnya mereka semua selalu aktif ketika di butuhkan oleh Daerah khususnya Bupati.
“Lain lagi dengan saya dan OPD kami tidak punya tim kerja sebab kami lengkap dengan semua bidang ke ahlian, yang punya Tim kerja itu Bupati. Saya sendiri sampai dengan detik ini tidak menyediakan Tim kerja karena kami masih punya banyak kesiapan yang lengkap dengan keahlian semua bidang OPD. berbeda dengan Saya masih menjabat Karo Hukum di Provinsi kala itu, ketika tiba waktunya saya selalu menghadirkan Tim kerja berdasarkan kebutuhan di setiap bidang, “tutup sekda.(MM)
